Wabup Garut Evaluasi Pelaksanaan Kurban di Disdik
Senin, 06 Oktober 2014 - 16:00 WIB
Wabup Garut Evaluasi Pelaksanaan Kurban di Disdik
A
A
A
GARUT - Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengaku tidak tahu dana penyelenggaraan kurban di Dinas Pendidikan (Disdik) diperoleh dari hasil memotong tunjangan. Helmi berjanji melakukan evaluasi mengenai hal itu dengan Disdik Garut.
"Kami tidak pernah mendengar laporannya. Kalau niatan kurban itu datang dari para guru secara pribadi, maka tidak akan menjadi masalah karena menyangkut ibadah perorangan. Tapi jika ada unsur pemaksaan, jelas tidak boleh. Apalagi ini untuk ibadah," kata Helmi saat dihubungi, Senin (6/10/2014).
Helmi pun mengaku tidak memahami dengan aturan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kurban tersebut. Sebab, kata dia, ada aturan secara syariah yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan kurban.
"Kami akan mengevaluasi kegiatan kurban di Disdik Garut ini. Kajian syariah kurbannya juga harus dilakukan. Jadi secara garis besar, kami sama sekali tidak mengetahui mengenai teknis penyelenggaraan kurban di dinas tersebut," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat yang enggan disebutkan identitasnya, membeberkan pelaksanaan kurban di Disdik Garut didanai pemotongan tunjangan jabatan setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 42 kecamatan, serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, SMA, dan SMK.
"Setiap kepala UPTD dipotong dari tunjangan jabatannya sebesar Rp2,5 juta. Jika di Garut ada 42 kecamatan, berarti ada 42 kepala UPTD, maka potongan ini akan terkumpul sebesar Rp105 juta. Saya sendiri tidak tahu besaran potongan untuk MKKS SMP, SMA, dan SMK. Nilainya dipastikan akan besar," ungkapnya.
"Kami tidak pernah mendengar laporannya. Kalau niatan kurban itu datang dari para guru secara pribadi, maka tidak akan menjadi masalah karena menyangkut ibadah perorangan. Tapi jika ada unsur pemaksaan, jelas tidak boleh. Apalagi ini untuk ibadah," kata Helmi saat dihubungi, Senin (6/10/2014).
Helmi pun mengaku tidak memahami dengan aturan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kurban tersebut. Sebab, kata dia, ada aturan secara syariah yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan kurban.
"Kami akan mengevaluasi kegiatan kurban di Disdik Garut ini. Kajian syariah kurbannya juga harus dilakukan. Jadi secara garis besar, kami sama sekali tidak mengetahui mengenai teknis penyelenggaraan kurban di dinas tersebut," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat yang enggan disebutkan identitasnya, membeberkan pelaksanaan kurban di Disdik Garut didanai pemotongan tunjangan jabatan setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 42 kecamatan, serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, SMA, dan SMK.
"Setiap kepala UPTD dipotong dari tunjangan jabatannya sebesar Rp2,5 juta. Jika di Garut ada 42 kecamatan, berarti ada 42 kepala UPTD, maka potongan ini akan terkumpul sebesar Rp105 juta. Saya sendiri tidak tahu besaran potongan untuk MKKS SMP, SMA, dan SMK. Nilainya dipastikan akan besar," ungkapnya.
(zik)
