9 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Pengunduran Diri Jokowi
Senin, 06 Oktober 2014 - 09:52 WIB
9 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Pengunduran Diri Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta siang ini akan menyampaikan pandangan terkait pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sesuai jadwal, Senin (6/10/2014) ini 9 fraksi di DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna untuk membacakan pandangan dari seluruh fraksi terhadap pidato pengunduran diri Jokowi yang disampaikan pada Kamis, 2 Oktober lalu.
Meski mendengarkan pandangan-pandangan fraksi.
Namun sidang paripurna ini bisa saja langsung berbuah keputusan persetujuan Joko Widodo mundur dari kursi DKI-1 yang telah dia duduki selama kurang lebih dua tahun itu.
"Persetujuan itu memang dijadwalkan untuk diberikan juga hari ini, tetapi pagi ini pimpinan meminta ada rapat koordinasi informal terlebih dahulu antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi," ujar Sekretaris Dewan DPRD DKI, Mangara Pardede di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014) pagi.
Mangara beralasan kemungkinan ini karena pada Jumat 3 Oktober 2014 kemarin DPR-RI baru saja mengesahkan revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.
Sebelum sidang paripurna nanti, mungkin saja akan dilakukan rapat pimpinan (rapim) informal pada pukul 10.00 WIB.
"Ada surat dari Kemendagri yang mengatakan bahwa DPRD harus mempertimbangkan juga peraturan di Undang-Undang Nomor 32 yang sudah direvisi oleh DPR," tambahnya
Dalam revisi UU No.32/2004, penyampaian rencana pengunduran diri kepala daerah ke DPRD hanya berupa pemenuhan etika saja.
Sehingga tidak masalah bila ada fraksi yang menolak permintaan pengunduran diri.
Persetujuan mengenai pengunduran diri sendiri, murni ada di tangan Presiden yang berwenang untuk mengeluarkan Keppres.
"Karena UU itu sudah diteken dan berlaku, jadi rapim itu akan memutuskan apakah lanjut (membahas pengunduran diri Jokowi) di paripurna atau tidak?," tutup.
Sesuai jadwal, Senin (6/10/2014) ini 9 fraksi di DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna untuk membacakan pandangan dari seluruh fraksi terhadap pidato pengunduran diri Jokowi yang disampaikan pada Kamis, 2 Oktober lalu.
Meski mendengarkan pandangan-pandangan fraksi.
Namun sidang paripurna ini bisa saja langsung berbuah keputusan persetujuan Joko Widodo mundur dari kursi DKI-1 yang telah dia duduki selama kurang lebih dua tahun itu.
"Persetujuan itu memang dijadwalkan untuk diberikan juga hari ini, tetapi pagi ini pimpinan meminta ada rapat koordinasi informal terlebih dahulu antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi," ujar Sekretaris Dewan DPRD DKI, Mangara Pardede di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014) pagi.
Mangara beralasan kemungkinan ini karena pada Jumat 3 Oktober 2014 kemarin DPR-RI baru saja mengesahkan revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.
Sebelum sidang paripurna nanti, mungkin saja akan dilakukan rapat pimpinan (rapim) informal pada pukul 10.00 WIB.
"Ada surat dari Kemendagri yang mengatakan bahwa DPRD harus mempertimbangkan juga peraturan di Undang-Undang Nomor 32 yang sudah direvisi oleh DPR," tambahnya
Dalam revisi UU No.32/2004, penyampaian rencana pengunduran diri kepala daerah ke DPRD hanya berupa pemenuhan etika saja.
Sehingga tidak masalah bila ada fraksi yang menolak permintaan pengunduran diri.
Persetujuan mengenai pengunduran diri sendiri, murni ada di tangan Presiden yang berwenang untuk mengeluarkan Keppres.
"Karena UU itu sudah diteken dan berlaku, jadi rapim itu akan memutuskan apakah lanjut (membahas pengunduran diri Jokowi) di paripurna atau tidak?," tutup.
(whb)
