Jelang ERP Diterapkan, 3 Kendala Ini Belum Tuntas
Selasa, 30 September 2014 - 08:10 WIB
Jelang ERP Diterapkan, 3 Kendala Ini Belum Tuntas
A
A
A
JAKARTA - Dishub DKI menyatakan ada tiga kendala yang harus diselesaikan sebelum ERP diterapkan pada 2016 mendatang.
Kepala Dishub DKI Jakarta M Akbar mengungkapkan, mengenai kendala yang dihadapi, pertama ialah hingga kini kamera yang terpasang di gerbang ERP belum mampu membaca seluruh pelat nomor kendaraan.
Karena karakter huruf di pelat mobil itu tidak semuanya yang standar. Hal itu disebabkan pemilik kendaraan memesan pembuatan pelat nomor bukan di kepolisian, tapi di tepi jalan.
Kekurangan ini harus disiasati oleh kamera tidak ada kendaraan yang lolos dari pendeteksian.
"Evaluasi terakhir formula solusinya dilakukan dengan cara mendeteksi fisik mobil. Ketika melintas lagi di gate lain dapat ditindak oleh petugas," sebut Akbar.
Kedua, teknis lainnya nanti ketika ERP ini diterapkan akan ada sebuah lembaga yang mengelola sistemnya.
Lembaga tersebut akan mengelola hasil retribusi yang didapatkan akan dikelola untuk penyediaan transportasi publik atau perbaikan transportasi di Jakarta.
Lembaga ini juga akan diperkuat oleh petugas yang akan menindak pengendara pelanggar ketentuan ERP.
Ketiga, hingga saat ini belum diketahui, apakah petugas penindak akan berasal dari kepolisian atau Dishub DKI.
Kepala Dishub DKI Jakarta M Akbar mengungkapkan, mengenai kendala yang dihadapi, pertama ialah hingga kini kamera yang terpasang di gerbang ERP belum mampu membaca seluruh pelat nomor kendaraan.
Karena karakter huruf di pelat mobil itu tidak semuanya yang standar. Hal itu disebabkan pemilik kendaraan memesan pembuatan pelat nomor bukan di kepolisian, tapi di tepi jalan.
Kekurangan ini harus disiasati oleh kamera tidak ada kendaraan yang lolos dari pendeteksian.
"Evaluasi terakhir formula solusinya dilakukan dengan cara mendeteksi fisik mobil. Ketika melintas lagi di gate lain dapat ditindak oleh petugas," sebut Akbar.
Kedua, teknis lainnya nanti ketika ERP ini diterapkan akan ada sebuah lembaga yang mengelola sistemnya.
Lembaga tersebut akan mengelola hasil retribusi yang didapatkan akan dikelola untuk penyediaan transportasi publik atau perbaikan transportasi di Jakarta.
Lembaga ini juga akan diperkuat oleh petugas yang akan menindak pengendara pelanggar ketentuan ERP.
Ketiga, hingga saat ini belum diketahui, apakah petugas penindak akan berasal dari kepolisian atau Dishub DKI.
(whb)
