Eks Anggota DPRD Lubuk Linggau Jadi Terdakwa Korupsi

Eks Anggota DPRD Lubuk Linggau Jadi Terdakwa Korupsi
A
A
A
PALEMBANG - Chaidir Syam, mantan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau mulai menjalani persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (29/9/2014).
Dia dijerat kasus korupsi Revitalisasi Perkebunan (Revbun) Kabupaten Musi Rawas (Mura) 2007/2008 dengan kerugian negara Rp3,8 miliar.
Pria yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Musi Rawas ini menjalani persidangan (split) dengan terdakwa lainnya yakni Ali Imron (41) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dari Fraksi Partai Gerindra yang sempat menjadi Kepala Desa Lubuk Pauh.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Andri Mardiansyah dalam dakwaan, menjerat terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
JPU menyatakan, terdakwa terbukti bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.
Dia dijerat kasus korupsi Revitalisasi Perkebunan (Revbun) Kabupaten Musi Rawas (Mura) 2007/2008 dengan kerugian negara Rp3,8 miliar.
Pria yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Musi Rawas ini menjalani persidangan (split) dengan terdakwa lainnya yakni Ali Imron (41) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dari Fraksi Partai Gerindra yang sempat menjadi Kepala Desa Lubuk Pauh.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Andri Mardiansyah dalam dakwaan, menjerat terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
JPU menyatakan, terdakwa terbukti bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.
(sms)