Parkir Meter Tekan Kebocoran Ratusan Miliar Rupiah
Senin, 29 September 2014 - 00:58 WIB
Parkir Meter Tekan Kebocoran Ratusan Miliar Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Penerapan parkir meter di DKI Jakarta dapat menekan angka kebocoran pendapatan daerah hingga ratusan miliar rupiah. Sebab, dengan parkir meter, segala transaksi tidak lagi menggunakan perorangan.
Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan, apabila parkir meter diterapkan di seluruh tempat parkir bahu jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menekan angka kebocoran pendapatan hingga sekitar ratusan miliar rupiah.
"Selama ini kan parkir bahu jalan dikelola secara konvensional. Orang menerima uang, sehingga kebocorannya tinggi. Kalau secara elektronik seperti parkir meter, kami yakin kebocoran tersebut dapat ditekan hingga ratusan miliar rupiah," kata Sunardi Sinaga saat dihubungi, kemarin.
Sunardi menjelaskan, dari 400 titik parkir bahu jalan di Jakarta, pihaknya per tahun hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp26 miliar. Padahal, apabila dilihat dari lokasi, titik parkir dan jumlah mobil yang ada, seharusnya pendapatan mencapai ratusan miliar rupiah.
Kendati demikian, dalam penerapan parkir meter, lanjut Sunardi, pihak Pemprov DKI bukan ingin mencari keuntungan. Sebab, ini merupakan program pengendalian lalu lintas yang bertujuan menekan jumlah kendaraan sehingga kepadatan arus lalu lintas bisa teratasi.
"Dua hingga tiga tahun kami targetkan seluruh titik parkir bahu jalan terpasang parkir meter."
Selain itu, lanjut Sunardi, dengan penerapan parkir meter, pihaknya akan mengurangi jumlah titik parkir bahu jalan sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada, salah satunya di kawasan pertokoan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat.
"Parkir meter ini tidak menggunakan APBD. Semua murni atas kerja sama swasta," ujarnya.
Sementara itu, terkait banyaknya kendala dalam penerapan uji coba parkir meter di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat beberapa hari lalu, Sunardi menegaskan jika pihaknya akan terus mengevaluasinya. Salah satunya yakni menangani kendaraan yang tidak membayar parkir sesuai dengan waktu yang telah dipilihnya.
Namun, berdasarkan pengamatannya, kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir meter itu bukan tidak membayar biaya retribusi parkir. Melainkan, kebanyakan pengguna parkir bahu jalan itu membayar tidak sesuai dengan waktunya.
"Sebenarnya kendaraan tersebut bukan tidak membayar, tapi banyak yang bohong. Bayarnya satu jam, tapi parkirnya dua jam. Kami akan terapkan sistem derek bagi kendaraan yang masih melanggar," jelasnya.
Ke depan, kata Sunardi, pembayaran rencananya menggunakan sistem e-money atau e-card. Sehingga, para pengguna lahan parkir tidak lagi menggunakan koin. Ia menargetkan, rencana tersebut berjalan pada Oktober mendatang di Jalan Sabang.
"Pekan depan, mekanisme pembayaran parkir dengan e-card harus diterapkan agar tidak ada lagi peluang untuk seperti itu," ujarnya.
Selain itu, lanjut Sunardi, saat ini pihaknya juga terus melakukan pembekalan terhadap juru parkir di Jalan Sabang dalam implementasi penerapan parkir meter. Sehingga, para juru parkir tersebut nantinya bisa membantu masyarakat, baik dalam penggunaannya ataupun lokasi parkirnya.
"Kami juga berharap agar Dinas Pertamanan dan Pemakaman segera membereskan proyek perbaikan trotoar."
Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan, apabila parkir meter diterapkan di seluruh tempat parkir bahu jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menekan angka kebocoran pendapatan hingga sekitar ratusan miliar rupiah.
"Selama ini kan parkir bahu jalan dikelola secara konvensional. Orang menerima uang, sehingga kebocorannya tinggi. Kalau secara elektronik seperti parkir meter, kami yakin kebocoran tersebut dapat ditekan hingga ratusan miliar rupiah," kata Sunardi Sinaga saat dihubungi, kemarin.
Sunardi menjelaskan, dari 400 titik parkir bahu jalan di Jakarta, pihaknya per tahun hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp26 miliar. Padahal, apabila dilihat dari lokasi, titik parkir dan jumlah mobil yang ada, seharusnya pendapatan mencapai ratusan miliar rupiah.
Kendati demikian, dalam penerapan parkir meter, lanjut Sunardi, pihak Pemprov DKI bukan ingin mencari keuntungan. Sebab, ini merupakan program pengendalian lalu lintas yang bertujuan menekan jumlah kendaraan sehingga kepadatan arus lalu lintas bisa teratasi.
"Dua hingga tiga tahun kami targetkan seluruh titik parkir bahu jalan terpasang parkir meter."
Selain itu, lanjut Sunardi, dengan penerapan parkir meter, pihaknya akan mengurangi jumlah titik parkir bahu jalan sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada, salah satunya di kawasan pertokoan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat.
"Parkir meter ini tidak menggunakan APBD. Semua murni atas kerja sama swasta," ujarnya.
Sementara itu, terkait banyaknya kendala dalam penerapan uji coba parkir meter di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat beberapa hari lalu, Sunardi menegaskan jika pihaknya akan terus mengevaluasinya. Salah satunya yakni menangani kendaraan yang tidak membayar parkir sesuai dengan waktu yang telah dipilihnya.
Namun, berdasarkan pengamatannya, kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir meter itu bukan tidak membayar biaya retribusi parkir. Melainkan, kebanyakan pengguna parkir bahu jalan itu membayar tidak sesuai dengan waktunya.
"Sebenarnya kendaraan tersebut bukan tidak membayar, tapi banyak yang bohong. Bayarnya satu jam, tapi parkirnya dua jam. Kami akan terapkan sistem derek bagi kendaraan yang masih melanggar," jelasnya.
Ke depan, kata Sunardi, pembayaran rencananya menggunakan sistem e-money atau e-card. Sehingga, para pengguna lahan parkir tidak lagi menggunakan koin. Ia menargetkan, rencana tersebut berjalan pada Oktober mendatang di Jalan Sabang.
"Pekan depan, mekanisme pembayaran parkir dengan e-card harus diterapkan agar tidak ada lagi peluang untuk seperti itu," ujarnya.
Selain itu, lanjut Sunardi, saat ini pihaknya juga terus melakukan pembekalan terhadap juru parkir di Jalan Sabang dalam implementasi penerapan parkir meter. Sehingga, para juru parkir tersebut nantinya bisa membantu masyarakat, baik dalam penggunaannya ataupun lokasi parkirnya.
"Kami juga berharap agar Dinas Pertamanan dan Pemakaman segera membereskan proyek perbaikan trotoar."
(zik)
