Ahok Duga Ada Mafia di Dinas Perumahan DKI
Kamis, 04 September 2014 - 17:10 WIB
Ahok Duga Ada Mafia di Dinas Perumahan DKI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga ada mafia di Dinas Perumahan DKI. Dugaan itu muncul, lantaran pembuatan kartu pembayaran sewa rusun (rusunawa) tak sesuai rekomendasinya.
"Jangan-jangan ini ada mafia di dinas perumahan yang mengusulkan (kartu rusunawa) seperti ini, soalnya instruksi saya kan tidak seperti itu," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Dikatakan Ahok, dirinya juga sempat bingung dengan kesalahan pembuatan kartu pembayaran tersebut. Karena, dirinya sudah menjelaskan manfaat autodebet untuk penghuni rusun.
"Tapi Bank (DKI) juga mengerti kok yang buat PKL kemarin. Tapi ini mengapa Dinas Perumahan bisa salah menafsirkan, jangan-jangan oknum di Dinas Perumahan sengaja memplesetkan? Karena di Jakarta ini pintar-pintar pejabatnya, cerdas-cerdas. Karena kalau kaya gini kan kita enggak bisa kontrol, nah itu yang terjadi," tukasnya.
Meski demikian, kata politikus Partai Gerindra ini, dirinya enggan untuk menekan Dinas Perumahan DKI dan Bank DKI terkait kesalahan pembuatan kartu pembayaran rusunawa.
"Ya sudahlah saya juga enggak mau terlalu tekan-tekan," katanya.
"Jangan-jangan ini ada mafia di dinas perumahan yang mengusulkan (kartu rusunawa) seperti ini, soalnya instruksi saya kan tidak seperti itu," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Dikatakan Ahok, dirinya juga sempat bingung dengan kesalahan pembuatan kartu pembayaran tersebut. Karena, dirinya sudah menjelaskan manfaat autodebet untuk penghuni rusun.
"Tapi Bank (DKI) juga mengerti kok yang buat PKL kemarin. Tapi ini mengapa Dinas Perumahan bisa salah menafsirkan, jangan-jangan oknum di Dinas Perumahan sengaja memplesetkan? Karena di Jakarta ini pintar-pintar pejabatnya, cerdas-cerdas. Karena kalau kaya gini kan kita enggak bisa kontrol, nah itu yang terjadi," tukasnya.
Meski demikian, kata politikus Partai Gerindra ini, dirinya enggan untuk menekan Dinas Perumahan DKI dan Bank DKI terkait kesalahan pembuatan kartu pembayaran rusunawa.
"Ya sudahlah saya juga enggak mau terlalu tekan-tekan," katanya.
(mhd)
