Ahok Ingin Wagub dari Birokrat, PDIP Ngeles
Selasa, 02 September 2014 - 00:08 WIB
Ahok Ingin Wagub dari Birokrat, PDIP Ngeles
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Ahok agar Wagub dari birokrat ditanggapi dingin politikus PDIP di DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, saat ini DPRD DKI Jakarta memiliki banyak agenda yang lebih penting dari pada wakil gubernur.
Diantaranya membahas dan mengesahkan tata tertib DPRD, penetapan pimpinan DPRD defenitif, dan membahas struktur lainnya, seperti komisi dan badan.
”Itu agenda internal di DPRD DKI Jakarta,” kata Prasetyo Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Senin (1/9/2014).
Agenda DPRD yang tidak kalah penting adalah pembahasan RAPBD 2015. Anggaran itu sangat penting untuk kelanjutan pemerintahan di tahun depan.
Menurutnya DPRD DKI Jakarta tidak mau lagi pengesahan APBD 2015 terlambat, seperti APBD 2014 yang disahkan pada awal 2014.
”Kalau APBD terlambat disahkan akan berdampak pada program pembangunan di Pemprov DKI Jakarta,” sambung Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Pembahasan RAPBD 2015 itu membutuhkan waktu cukup lama dan energi yang banyak. Bila pembahasan itu telah tuntas, DPRD DKI Jakarta baru akan membahas pimpinan Pemprov DKI Jakarta.
Dengan demikian nantinya Ahok akan menjalankan pemerintahan daerah tanpa wakil hingga akhir tahun. Pelantikan Ahok menjadi gubernur defenitif setelah Jokowi menyodorkan surat pengunduran diri sebagai DKI 1.
Anggota DPRD dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, saat ini DPRD DKI Jakarta memiliki banyak agenda yang lebih penting dari pada wakil gubernur.
Diantaranya membahas dan mengesahkan tata tertib DPRD, penetapan pimpinan DPRD defenitif, dan membahas struktur lainnya, seperti komisi dan badan.
”Itu agenda internal di DPRD DKI Jakarta,” kata Prasetyo Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Senin (1/9/2014).
Agenda DPRD yang tidak kalah penting adalah pembahasan RAPBD 2015. Anggaran itu sangat penting untuk kelanjutan pemerintahan di tahun depan.
Menurutnya DPRD DKI Jakarta tidak mau lagi pengesahan APBD 2015 terlambat, seperti APBD 2014 yang disahkan pada awal 2014.
”Kalau APBD terlambat disahkan akan berdampak pada program pembangunan di Pemprov DKI Jakarta,” sambung Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Pembahasan RAPBD 2015 itu membutuhkan waktu cukup lama dan energi yang banyak. Bila pembahasan itu telah tuntas, DPRD DKI Jakarta baru akan membahas pimpinan Pemprov DKI Jakarta.
Dengan demikian nantinya Ahok akan menjalankan pemerintahan daerah tanpa wakil hingga akhir tahun. Pelantikan Ahok menjadi gubernur defenitif setelah Jokowi menyodorkan surat pengunduran diri sebagai DKI 1.
(ysw)
