Pembatasan BBM Akibatkan Antrean Panjang di SPBU
Senin, 25 Agustus 2014 - 17:49 WIB
Pembatasan BBM Akibatkan Antrean Panjang di SPBU
A
A
A
DOLOKSANGGUL - Pembatasan BBM bersubsidi serentak di Indonesia berdampak buruk pada perekonomian warga yang ada di sekitar Humbang Hasundutan (Humbahas). Pasalnya untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) warga harus melakukan antrean hingga dua kilometer setiap harinya.
Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan hingga dua kilometer terjadi saat pengisian BBM di SPBU Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara (Sumut).
Antrean ini disebabkan kekhawatiran warga tidak memperoleh BBM di daerah yang tidak memiliki fasilitas SPBU Non Subsidi tersebut.
Padahal aktivitas perekonomian warga di daerah agronomi tersebut tidak terlepas dari pasokan BBM. Kususnya untuk pengelolaan lahan pertanian dan perdagangan masyarakat.
“Contohnya hari ini, kami harus terganggu untuk pengkanvasan atau penjualan barang dagangan ke pedesaan. Karena kami tidak memiliki solar untuk bahan bakar truk kami,” timpal salah satu pengendara, Taruli (43) Senin (25/8/2014) di Dolok Sanggul.
Taruli mengatakan, bahwa antrean panjang terjadi dalam sepekan terakhir, kususnya untuk hari pekan seperti hari Jumat.
Sebab banyak kendaraan dari luar kota yang melakukan pengisian BBM di SPBU Dolok Sanggul. Karena Dolok Sanggul saat ini merupakan salah satu kawasan transit perdagangan untuk agrobisnis dan barang-barang kebutuhan rumah tangga.
“Yang paling parah, Jumat kemarin. Sebab banyak truk-truk barang yang mengantri panjang,” katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Anto Purba (34). Petani di daerah Simangaronsang ini mengatakan bahwa pembatasan jumlah BBM bersubsidi di daerah non subsidi semestinya harus dipertimbangan.
Anto mengatakan, pada era perkembangan industri saat ini, petani kecil juga sudah ketergantungan untuk menggunakan bahan bakar. Contohnya penggunaan BBM untuk traktor yang digunakan petani.
Karena itu, pemerintah harus memberlakukan pengecualian dengan aturan yang jelas. Karena saat ini di Humbahas dengan keterbatasan SPBU masyarakat harus berebutan dengan pengguna bahan bakar untuk operasional truk-truk industri seperti truk pengangkut kayu.
“Termasuk armada pemerintah yang menggunakan plat merah menjadi saingan kami dalam pengisian bahan bakar. Karena itu kami kewalahan memperoleh BBM. Semestinya bukan pasokan yang dikurangi, tetapi harga yang dinaikkan. Agar kami tidak kewalahan untuk kerja,” ujarnya.
Pengelola SPBU di Dolok Sanggul, SP Simamora mengatakan bahwa mereka selaku operator pihak perusahaan sangat memaklumi keluhan pelanggan yang mengisi BBM di SPBU mereka. Pembatasan BBM bersubsidi berlaku diseluruh Indonesia tanpa terkecuali.
Lebih rinci, Simamora mengatakan bahwa setiap harinya terjadi pengurangan pasokan BBM di SPBU nya sebanyak 10 hingga 15% dari total rata-rata 18 ton per hari.
“Dan itu sangat berdampak, karena jumlah kendaraan di Dolok Sanggul setiap harinya bertambah, termasuk kendaraan-kendaraan pelintas,” katanya.
Simamora menambahkan, bahwa pengelolaan SPBU tidak dapat melarang kendaraan untuk mengisi bahan bakar. Karena pihak operator merupakan pengelola penjualan BBM untuk umum.
“Kita juga ikut prihatin, dan ikut berjuang. Sebab pembatasan BBM bersubsidi juga berdampak pada pengelolaan SBPU. Serta mendukung masyarakat dalam mendesak pemerintah agar memberikan keistimewaan untuk daerah yang tidak memiliki SPBU Non Subsidi,” jelasnya.
Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan hingga dua kilometer terjadi saat pengisian BBM di SPBU Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara (Sumut).
Antrean ini disebabkan kekhawatiran warga tidak memperoleh BBM di daerah yang tidak memiliki fasilitas SPBU Non Subsidi tersebut.
Padahal aktivitas perekonomian warga di daerah agronomi tersebut tidak terlepas dari pasokan BBM. Kususnya untuk pengelolaan lahan pertanian dan perdagangan masyarakat.
“Contohnya hari ini, kami harus terganggu untuk pengkanvasan atau penjualan barang dagangan ke pedesaan. Karena kami tidak memiliki solar untuk bahan bakar truk kami,” timpal salah satu pengendara, Taruli (43) Senin (25/8/2014) di Dolok Sanggul.
Taruli mengatakan, bahwa antrean panjang terjadi dalam sepekan terakhir, kususnya untuk hari pekan seperti hari Jumat.
Sebab banyak kendaraan dari luar kota yang melakukan pengisian BBM di SPBU Dolok Sanggul. Karena Dolok Sanggul saat ini merupakan salah satu kawasan transit perdagangan untuk agrobisnis dan barang-barang kebutuhan rumah tangga.
“Yang paling parah, Jumat kemarin. Sebab banyak truk-truk barang yang mengantri panjang,” katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Anto Purba (34). Petani di daerah Simangaronsang ini mengatakan bahwa pembatasan jumlah BBM bersubsidi di daerah non subsidi semestinya harus dipertimbangan.
Anto mengatakan, pada era perkembangan industri saat ini, petani kecil juga sudah ketergantungan untuk menggunakan bahan bakar. Contohnya penggunaan BBM untuk traktor yang digunakan petani.
Karena itu, pemerintah harus memberlakukan pengecualian dengan aturan yang jelas. Karena saat ini di Humbahas dengan keterbatasan SPBU masyarakat harus berebutan dengan pengguna bahan bakar untuk operasional truk-truk industri seperti truk pengangkut kayu.
“Termasuk armada pemerintah yang menggunakan plat merah menjadi saingan kami dalam pengisian bahan bakar. Karena itu kami kewalahan memperoleh BBM. Semestinya bukan pasokan yang dikurangi, tetapi harga yang dinaikkan. Agar kami tidak kewalahan untuk kerja,” ujarnya.
Pengelola SPBU di Dolok Sanggul, SP Simamora mengatakan bahwa mereka selaku operator pihak perusahaan sangat memaklumi keluhan pelanggan yang mengisi BBM di SPBU mereka. Pembatasan BBM bersubsidi berlaku diseluruh Indonesia tanpa terkecuali.
Lebih rinci, Simamora mengatakan bahwa setiap harinya terjadi pengurangan pasokan BBM di SPBU nya sebanyak 10 hingga 15% dari total rata-rata 18 ton per hari.
“Dan itu sangat berdampak, karena jumlah kendaraan di Dolok Sanggul setiap harinya bertambah, termasuk kendaraan-kendaraan pelintas,” katanya.
Simamora menambahkan, bahwa pengelolaan SPBU tidak dapat melarang kendaraan untuk mengisi bahan bakar. Karena pihak operator merupakan pengelola penjualan BBM untuk umum.
“Kita juga ikut prihatin, dan ikut berjuang. Sebab pembatasan BBM bersubsidi juga berdampak pada pengelolaan SBPU. Serta mendukung masyarakat dalam mendesak pemerintah agar memberikan keistimewaan untuk daerah yang tidak memiliki SPBU Non Subsidi,” jelasnya.
(sms)
