PKS Nilai Kepemimpinan Nur Mahmudi
Minggu, 24 Agustus 2014 - 10:22 WIB
PKS Nilai Kepemimpinan Nur Mahmudi
A
A
A
DEPOK - Tak lama lagi, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail akan berakhir mengemban jabatan seiring digelarnya Pilkada Depok 2015. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusungnya selama dua periode memiliki sejumlah catatan evaluasi.
Ketua DPD PKS Depok Suparyono mengklaim, kinerja Pemkot Depok selama ini baik terlihat dari sederetan prestasi yang diraih. Sebut saja penghargaan dari Presiden RI yakni Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, tiga kali berturut-turut dalam meraih gelar
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kota Layak Anak tingkat Pratama, hingga baru-baru ini revitalisasi posyandu.
"Evaluasi 10 tahun memimpin, dari kelembagaan, kinerjanya, ini saya lihat sudah sangat baik, dibuktikan penghargaan Pemkot Depok banyak yang diraih, terlihat dari IPM kita di atas 80, itu ukuran kesuksesan," tegasnya di kantornya, Jalan Margonda, Sabtu 23 Agustus 2014 malam.
Namun, Suparyono mengakui, bahwa baik Nur Mahmudi, Pemkot Depok, ataupun PKS kurang mempunyai kemampuan untuk mengespos hal itu secara nasional. Sebetulnya, kata dia, banyak hal program Pemkot Depok menyentuh langsung di masyarakat.
"Santunan kematian, betonisasi, cara mengukurnya beda-beda, kesimpulan tak boleh dari kasus. Seperti menuju Depok Kota Layak Anak, mana ada kota yang tanpa kasus, tetapi kita berkomitmen untuk itu," tegasnya.
Hanya berbekal enam kursi, PKS yang selama ini dikenal memiliki kantong terbesar di Depok, mau tak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Jika kalah, Suparyono menegaskan partai tersebut akan tetap berada di jalur dakwah yang kritis mendukung kemaslahatan umat.
"Kami sudah biasa fleksibel. PKS, misalnya kalah, PKS kan partai dakwah, ketika ada kebijakan tak sesuai dengan kemaslahatan umat, harus ditentang," katanya.
Ketua DPD PKS Depok Suparyono mengklaim, kinerja Pemkot Depok selama ini baik terlihat dari sederetan prestasi yang diraih. Sebut saja penghargaan dari Presiden RI yakni Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, tiga kali berturut-turut dalam meraih gelar
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kota Layak Anak tingkat Pratama, hingga baru-baru ini revitalisasi posyandu.
"Evaluasi 10 tahun memimpin, dari kelembagaan, kinerjanya, ini saya lihat sudah sangat baik, dibuktikan penghargaan Pemkot Depok banyak yang diraih, terlihat dari IPM kita di atas 80, itu ukuran kesuksesan," tegasnya di kantornya, Jalan Margonda, Sabtu 23 Agustus 2014 malam.
Namun, Suparyono mengakui, bahwa baik Nur Mahmudi, Pemkot Depok, ataupun PKS kurang mempunyai kemampuan untuk mengespos hal itu secara nasional. Sebetulnya, kata dia, banyak hal program Pemkot Depok menyentuh langsung di masyarakat.
"Santunan kematian, betonisasi, cara mengukurnya beda-beda, kesimpulan tak boleh dari kasus. Seperti menuju Depok Kota Layak Anak, mana ada kota yang tanpa kasus, tetapi kita berkomitmen untuk itu," tegasnya.
Hanya berbekal enam kursi, PKS yang selama ini dikenal memiliki kantong terbesar di Depok, mau tak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Jika kalah, Suparyono menegaskan partai tersebut akan tetap berada di jalur dakwah yang kritis mendukung kemaslahatan umat.
"Kami sudah biasa fleksibel. PKS, misalnya kalah, PKS kan partai dakwah, ketika ada kebijakan tak sesuai dengan kemaslahatan umat, harus ditentang," katanya.
(mhd)
