DPRD DKI: KJP Masih Dibutuhkan Masyarakat Jakarta
Kamis, 21 Agustus 2014 - 08:59 WIB
DPRD DKI: KJP Masih Dibutuhkan Masyarakat Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Keberadaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih dibutuhkan oleh warga yang kurang mampi di Jakarta. Oleh sebab itu, program andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu harus tetap ada.
"Keberadaan KJP sangat dibutuhkan oleh siswa, di saat ajaran baru, siswa pasti membutuhkan buku, tas, sepatu, dan lain-lain yang terkait dengan proses belajar, kalau tidak ada KJP maka kebutuhan tersebut akan tersendat," kata anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kepada Sindonews, Rabu 20 Agustus 2014 malam.
Politikus PDIP ini menambahkan, ketersendatan anggaran KJP yang belum turun, banyak masyarakat yang mempertanyakan kelanjutan kartu tersebut epada dirinya.
"Dengan belum cairnya (dana) KJP TA 2014, banyak masyarakat yang bertanya kepada saya, apakah KJP sudah tidak cair lagi? Begitu banyak pertanyaan masyarakat seperti itu. Ini menandakan, mereka sangat berharap terhadap KJP," kata Dwi yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 ini.
Jika peningkatan KJP menjadi beasiswa terkait sasaran yang tidak tepat, kata dia, hal itu bisa diperbaiki secara berkala. Yang penting, sambungnya, KJP masih tetap bisa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu di Jakarta.
"Kalaupun ada permasalahan di tingkat operasional seperti double rekening, tidak tepat sasaran, Disdik (Dinas Pendidikan) bisa menyikapi dengan men-delete oknum siswa tersebut dari penerima KJP, bukan program KJP-nya yang dihapus atau dihilangkan," pungkasnya.
"Keberadaan KJP sangat dibutuhkan oleh siswa, di saat ajaran baru, siswa pasti membutuhkan buku, tas, sepatu, dan lain-lain yang terkait dengan proses belajar, kalau tidak ada KJP maka kebutuhan tersebut akan tersendat," kata anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kepada Sindonews, Rabu 20 Agustus 2014 malam.
Politikus PDIP ini menambahkan, ketersendatan anggaran KJP yang belum turun, banyak masyarakat yang mempertanyakan kelanjutan kartu tersebut epada dirinya.
"Dengan belum cairnya (dana) KJP TA 2014, banyak masyarakat yang bertanya kepada saya, apakah KJP sudah tidak cair lagi? Begitu banyak pertanyaan masyarakat seperti itu. Ini menandakan, mereka sangat berharap terhadap KJP," kata Dwi yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 ini.
Jika peningkatan KJP menjadi beasiswa terkait sasaran yang tidak tepat, kata dia, hal itu bisa diperbaiki secara berkala. Yang penting, sambungnya, KJP masih tetap bisa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu di Jakarta.
"Kalaupun ada permasalahan di tingkat operasional seperti double rekening, tidak tepat sasaran, Disdik (Dinas Pendidikan) bisa menyikapi dengan men-delete oknum siswa tersebut dari penerima KJP, bukan program KJP-nya yang dihapus atau dihilangkan," pungkasnya.
(mhd)
