Ahok Sindir Kebijakan Solar Bersubsidi Dihapus
Rabu, 06 Agustus 2014 - 09:16 WIB
Ahok Sindir Kebijakan Solar Bersubsidi Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Pembatasan solar bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai adalah kebijakan yang tertukar. Seharusnya, bensin bersubsidi yang digunakan kendaraan pribadi yang dihapuskan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Agustus 2014.
"Jadi harusnya bensin seperti premium dan solar bersubsidi total dihapus tidak ada subsidi buat mobil atau motor pribadi, nah si RFID (radio frequency identification) itu harusnya dipasangin di truk-truk, angkutan umum bukan di kendaraan pribadi, jangan dibolak-balik," tukasnya.
Menurut Ahok, yang disikat bukanlah transportasi umum, tapi mobil pribadi atau motor. Hal ini agar pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke moda transportasi umum.
"Kalau yang dibatasi cuman solar ngerepotin angkutan umum segala macam gitu loh. Masa iya sanggup beli motor, tapi enggak sanggup beli bensin yang non-subsidi," tukasnya.
Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini mengakui, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, itu kebijakan pemerintah pusat bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Enggak bisa larang, Pempus (pemerintah pusat) ngomong begitu. Kalau saya enggak begitu, pikirannya beda," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Agustus 2014.
"Jadi harusnya bensin seperti premium dan solar bersubsidi total dihapus tidak ada subsidi buat mobil atau motor pribadi, nah si RFID (radio frequency identification) itu harusnya dipasangin di truk-truk, angkutan umum bukan di kendaraan pribadi, jangan dibolak-balik," tukasnya.
Menurut Ahok, yang disikat bukanlah transportasi umum, tapi mobil pribadi atau motor. Hal ini agar pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke moda transportasi umum.
"Kalau yang dibatasi cuman solar ngerepotin angkutan umum segala macam gitu loh. Masa iya sanggup beli motor, tapi enggak sanggup beli bensin yang non-subsidi," tukasnya.
Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini mengakui, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, itu kebijakan pemerintah pusat bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Enggak bisa larang, Pempus (pemerintah pusat) ngomong begitu. Kalau saya enggak begitu, pikirannya beda," pungkasnya.
(mhd)
