Pengamat: Presiden Bisa Turun Tangan Soal Penataan Monas
Sabtu, 02 Agustus 2014 - 18:03 WIB
Pengamat: Presiden Bisa Turun Tangan Soal Penataan Monas
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat sebaiknya turun tangan membantu Pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL liar di kawasan Monas.
Banyaknya beking para PKL liar yang diduga berasal dari oknum aparat keamanan menjadi salah satu perlunya campur tangan pemerintah pusat."Presiden dapat turut campur dalam membantu penataan kawasan Monas termasuk menertibkan PKL liar," ungkap Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Sindonews, Sabtu (3/8/2014).
Nirwono mencotohkan, pada era Presiden Soeharto sekitar tahun 1995, ada SK Presiden khusus terkait penataan Monas. Hal ini sah-sah saja dilakukan karena Monas berada di ring satu karena berada di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan.
"Informasinya juga kan disana banyak oknum aparat yang bermain. Kalau presiden turun tangan, Monas bisa steril dari PKL liar," ungkapnya.
Banyaknya beking para PKL liar yang diduga berasal dari oknum aparat keamanan menjadi salah satu perlunya campur tangan pemerintah pusat."Presiden dapat turut campur dalam membantu penataan kawasan Monas termasuk menertibkan PKL liar," ungkap Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Sindonews, Sabtu (3/8/2014).
Nirwono mencotohkan, pada era Presiden Soeharto sekitar tahun 1995, ada SK Presiden khusus terkait penataan Monas. Hal ini sah-sah saja dilakukan karena Monas berada di ring satu karena berada di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan.
"Informasinya juga kan disana banyak oknum aparat yang bermain. Kalau presiden turun tangan, Monas bisa steril dari PKL liar," ungkapnya.
(whb)
