September, Bekasi Akan Gelar Operasi Yustisi
Jum'at, 01 Agustus 2014 - 20:19 WIB
September, Bekasi Akan Gelar Operasi Yustisi
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal menggelar operasi yustisi pasca-Lebaran.
Operasi itu akan dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi masal dari pendatang."Operasi akan digelar September mendatang. Bekasi salah satu tujuan masyarakat urban, karena terdapat ribuan industri," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Muhyiddin, Jum'at (1/8/2014).
Tingginya masyarakat urban yang datang ke Bekasi, kata dia, bisa memicu pengangguran di wilayahnya. Untuk operasi melibatkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri Cikarang, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Muhyiddin mengaku, ada empat wilayah yang menjadi skala prioritas operasi, di antaranya Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara. "Empat wilayah itu menjadi sasaran warga urban," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya bakal mendatangi satu persatu rumah kontrakan, jika nanti ada yang terbukti menetap tapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi, maka akan diberikan pembinaan dan dipulangkan lagi ke daerah asalnya.
Operasi itu akan dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi masal dari pendatang."Operasi akan digelar September mendatang. Bekasi salah satu tujuan masyarakat urban, karena terdapat ribuan industri," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Muhyiddin, Jum'at (1/8/2014).
Tingginya masyarakat urban yang datang ke Bekasi, kata dia, bisa memicu pengangguran di wilayahnya. Untuk operasi melibatkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri Cikarang, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Muhyiddin mengaku, ada empat wilayah yang menjadi skala prioritas operasi, di antaranya Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara. "Empat wilayah itu menjadi sasaran warga urban," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya bakal mendatangi satu persatu rumah kontrakan, jika nanti ada yang terbukti menetap tapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi, maka akan diberikan pembinaan dan dipulangkan lagi ke daerah asalnya.
(whb)
