Ahok akan Hapus Program Unggulan Jokowi
Senin, 21 Juli 2014 - 09:16 WIB
Ahok akan Hapus Program Unggulan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Dianggap tidak begitu berpengaruh terhadap pelajar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghapus program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjadi program unggulan Jokowi dalam Pilkada DKI lalu. Nantinya, program tersebut akan diganti dengan beasiswa hingga sarjana.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, pada 2015 pihaknya akan menjalankan sistem beasiswa baru yang diyakini berefek lebih baik. Beasiswa tersebut mempersiapkan rancangan anak-anak Jakarta akan dibiayai sampai lulus sekolah hingga sarjana.
"Sedang disiapkan Perda tentang beasiswa itu," ungkap Basuki Tjahaja Purnama kepada wartawan, Senin (21/7/2014).
Ahok menyebutkan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi tahun 2025. Jadi pada 10 tahun ini Pemprov DKI harus bisa membantu siswa sekolah sampai dengan selesai.
Jumlah siswa tengah dihitung. Pasalnya program KJP selama ini anggarannya kerap tidak cukup membiayai kebutuhan belajar para siswa.
Daripada uang itu dibagi rata untuk KJP dan hasilnya tidak maksimal, maka anggaran tersebut dialihkan untuk program baru yang bisa membiayai anak sekolah sampai lulus sekolah hingga sarjana. Penerima beasiswa ini benar-benar diseleksi lebih ketat.
"Ini (KJP) kan tidak cukup uang, harus bagi dong kepada yang benar-benar membutuhkan. Dilihat siapa yang lebih layak mendapatinya," ungkap Ahok.
Menurutnya, program KJP yang dimilik Pemprov DKI Jakarta selama ini hanya bisa membantu siswa tidak boleh lebih dari tiga tahun.
Pola program bantuan pendidikan tersebut disinyalir kurang efektif. Pasalnya banyak sekali siswa tidak mampu itu nilai bantuan KJP tidak mencukupi untuk biaya sekolah mereka.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, pada 2015 pihaknya akan menjalankan sistem beasiswa baru yang diyakini berefek lebih baik. Beasiswa tersebut mempersiapkan rancangan anak-anak Jakarta akan dibiayai sampai lulus sekolah hingga sarjana.
"Sedang disiapkan Perda tentang beasiswa itu," ungkap Basuki Tjahaja Purnama kepada wartawan, Senin (21/7/2014).
Ahok menyebutkan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi tahun 2025. Jadi pada 10 tahun ini Pemprov DKI harus bisa membantu siswa sekolah sampai dengan selesai.
Jumlah siswa tengah dihitung. Pasalnya program KJP selama ini anggarannya kerap tidak cukup membiayai kebutuhan belajar para siswa.
Daripada uang itu dibagi rata untuk KJP dan hasilnya tidak maksimal, maka anggaran tersebut dialihkan untuk program baru yang bisa membiayai anak sekolah sampai lulus sekolah hingga sarjana. Penerima beasiswa ini benar-benar diseleksi lebih ketat.
"Ini (KJP) kan tidak cukup uang, harus bagi dong kepada yang benar-benar membutuhkan. Dilihat siapa yang lebih layak mendapatinya," ungkap Ahok.
Menurutnya, program KJP yang dimilik Pemprov DKI Jakarta selama ini hanya bisa membantu siswa tidak boleh lebih dari tiga tahun.
Pola program bantuan pendidikan tersebut disinyalir kurang efektif. Pasalnya banyak sekali siswa tidak mampu itu nilai bantuan KJP tidak mencukupi untuk biaya sekolah mereka.
(ysw)
