Bukan RSBI Lagi, SMP 1 Bantul Tetap Pungut Rp250.000
Minggu, 13 Juli 2014 - 13:14 WIB
Bukan RSBI Lagi, SMP 1 Bantul Tetap Pungut Rp250.000
A
A
A
BANTUL - Meski sudah bukan lagi berstatus sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), namun ternyata SMP 1 Bantul tetap menarik iuran bulanan Rp250 ribu.
Padahal sejak awal 2013, sesuai dengan undang-undang sudah tidak ada lagi RSBI. Selain itu, sekolah tersebut sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Humas Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul, Wagino Utomo menyebutkan perihal pungutan Rp250 ribu perbulan sudah masuk dalam laporan Forpi.
Pekan lalu ada beberapa wali murid dari SMP 1 Bantul mengadukan perihal pungutan yang seharusnya sudah tidak ada lagi karena bukan RSBI. "Mereka keberatan dengan pungutan tersebut," ujarnya, Minggu (13/7/2014).
Menurut Wagino, karena sudah bukan RSBI lagi maka seharusnya tidak ada lagi pungutan di SMP 1 Bantul.
Karena pemerintah sudah menghapusnya, dan seperti ditetapkan jika pemerintah membebaskan biaya untuk siswa-siswa SMP guna mendukung wajib belajar (wajar) 9 tahun.
Diapun lantas membandingkan dengan yang ada di SMP 8 Yogyakarta yang sebelumnya sama-sama RSBI.
Di SMP tersebut, kini sudah tidak ada lagi iuran bulanan seperti di SMP 1 Bantul. Ia berharap agar pihak sekolah bisa menjelaskan peruntukkan dari penarikan iuran bulanan tersebut. "Kami akan lakukan klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak terkait," katanya.
Apalagi, beberapa wali dan orangtua murid juga mengungkapkan ternyata ada guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menerima honor dari sekolah.
Seharusnya, anggaran yang digunakan dialokasikan untuk honorer bagi guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di sekolah tersebut.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP 1 Bantul, Yasmuri ketika dikonfirmasi tidak membantah adanya pungutan sebesar Rp250 ribu perbulan tersebut.
Hanya saja, pungutan tersebut sifatnya tidak wajib alias sukarela sehingga jika ada siswa yang tidak membayar iuran tersebut juga tidak dipermasalahkan.
"Bukan-bukan Rp250 ribu perbulan, itu sukarela kok. Jadi besarnya juga bukan Rp250 ribu,"tandasnya.
Ia tidak tahu persis berapa dana yang terkumpul dan berapa siswa yang bersedia membayar. Bahkan ketika ditanya peruntukkannya, Yasmuri mengungkapkan untuk kegiatan sekolah.
Namun persisnya apa, dia mengaku tidak tahu secara persis. Ia berdalih di SMP 1 Bantul belum lama, dan yang tahu persis adalah Dewan Sekolah.
Dalam anggaran SMPN 1 Bantul tercantum pemasukan sekolah senilai Rp1,3 miliar dengan keterangan berasal dari Dewan Sekolah.
Lainnya pemasukan dari BOS nasional sebesar Rp322,5 juta, BOS DIY Rp47,2 juta serta Bantuan Operasional Pendidikan (BPOP) sebesar Rp49,8 juta.
Padahal sejak awal 2013, sesuai dengan undang-undang sudah tidak ada lagi RSBI. Selain itu, sekolah tersebut sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Humas Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul, Wagino Utomo menyebutkan perihal pungutan Rp250 ribu perbulan sudah masuk dalam laporan Forpi.
Pekan lalu ada beberapa wali murid dari SMP 1 Bantul mengadukan perihal pungutan yang seharusnya sudah tidak ada lagi karena bukan RSBI. "Mereka keberatan dengan pungutan tersebut," ujarnya, Minggu (13/7/2014).
Menurut Wagino, karena sudah bukan RSBI lagi maka seharusnya tidak ada lagi pungutan di SMP 1 Bantul.
Karena pemerintah sudah menghapusnya, dan seperti ditetapkan jika pemerintah membebaskan biaya untuk siswa-siswa SMP guna mendukung wajib belajar (wajar) 9 tahun.
Diapun lantas membandingkan dengan yang ada di SMP 8 Yogyakarta yang sebelumnya sama-sama RSBI.
Di SMP tersebut, kini sudah tidak ada lagi iuran bulanan seperti di SMP 1 Bantul. Ia berharap agar pihak sekolah bisa menjelaskan peruntukkan dari penarikan iuran bulanan tersebut. "Kami akan lakukan klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak terkait," katanya.
Apalagi, beberapa wali dan orangtua murid juga mengungkapkan ternyata ada guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menerima honor dari sekolah.
Seharusnya, anggaran yang digunakan dialokasikan untuk honorer bagi guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di sekolah tersebut.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP 1 Bantul, Yasmuri ketika dikonfirmasi tidak membantah adanya pungutan sebesar Rp250 ribu perbulan tersebut.
Hanya saja, pungutan tersebut sifatnya tidak wajib alias sukarela sehingga jika ada siswa yang tidak membayar iuran tersebut juga tidak dipermasalahkan.
"Bukan-bukan Rp250 ribu perbulan, itu sukarela kok. Jadi besarnya juga bukan Rp250 ribu,"tandasnya.
Ia tidak tahu persis berapa dana yang terkumpul dan berapa siswa yang bersedia membayar. Bahkan ketika ditanya peruntukkannya, Yasmuri mengungkapkan untuk kegiatan sekolah.
Namun persisnya apa, dia mengaku tidak tahu secara persis. Ia berdalih di SMP 1 Bantul belum lama, dan yang tahu persis adalah Dewan Sekolah.
Dalam anggaran SMPN 1 Bantul tercantum pemasukan sekolah senilai Rp1,3 miliar dengan keterangan berasal dari Dewan Sekolah.
Lainnya pemasukan dari BOS nasional sebesar Rp322,5 juta, BOS DIY Rp47,2 juta serta Bantuan Operasional Pendidikan (BPOP) sebesar Rp49,8 juta.
(sms)
