Tiada Izin LK, Rencana Perbaikan KBS Terhambat

SURABAYA - Lantaran tak kunjung mengantongi izin Lembaga Konvervasi (LK), sejumlah rencana dan program strategis Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) untuk memperbaiki dan mengembangkan Kebun Binatang Surabaya (KBS) menjadi terhambat. Sejumlah rencana yang terhambat di antaranya, perbaikan kandang, penambahan, dan pertukaran satwa.

Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Fuad Hasan mengatakan, setidaknya ada sebanyak 30 kandang yang hendak diperbaiki. Perbaikan kandang ini diharapkan bisa membuat satwa bisa lebih nyaman dan sejahtera. Namun, karena tidak ada izin LK, perbaikan tidak bisa dilakukan, khususnya perbaikan kandang-kandang yang berukuran besar. Jika PDTS ngotot melakukan perbaikan, pihak perkumpulan di KBS bisa saja melakukan gugatan hukum lantaran kandang tersebut bukan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Kalau ada izin LK kan jadi mudah. Sebab, izin LK ini akan memberi kewenangan penuh pada PDTS untuk melakukan perbaikan dan pengembangan KBS, termasuk memperbaiki kandang satwa," katanya, Rabu (9/7/2014)

Untuk penambahan satwa, lanjut Fuad, karena tidak ada izin LK, hal itu tidak bisa dilakukan. Saat ini, kebun binatang yang ada di Jalan Setail Nomor 1 ini kekurangan harimau Sumatera. Ada beberapa harimau Sumatera, tapi mereka sedarah. Sehingga tidak bisa dikawinkan. Maka, diperlukan harimau Sumatera dari kebun binatang lain agar bisa dilakukan perkawinan. Jika perkawinan ini tidak segera dilakukan, bisa dipastikan populasi spesies bernama latin Panthera Tigris Sumatrae ini akan punah.

"Di sisi lain, ada juga satwa yang sudah over populasi, di antaranya Jalak Bali, Komodo dan Pelican. Jika satwa yang jumlahnya berlebihan ini dibiarkan terus, kesejahteraan mereka akan terganggu. Begitu juga dengan satwa yang jumlahnya sedikit, juga akan mengganggu kesejahteraannya," terangnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya akan memasukkan anggaran untuk PDTS KBS sebesar Rp8 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Agustus mendatang. Dengan penambahan Rp8 miliar tersebut, total alokasi anggaran kebun binatang ini mencapai Rp18 miliar dari sebelumnya Rp10 miliar. Anggaran sebesar Rp18 miliar ini sesuai dengan permintaan direksi PDTS KBS.

Untuk membenahi kebun binatang kebanggaan warga Surabaya ini, pemkot meminta pada direksi PDTS KBS untuk menghitung dan merinci seberapa besar anggaran yang dibutuhkan agar KBS bisa lebih baik. "Jika LK sudah turun, kami siapkan anggarannya, untuk perbaikan KBS. Berapa pun biaya untuk perbaikan KBS, akan kami anggarkan," ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Kendati masih terganjal dengan belum turunnya izin LK, PDTS KBS terus melakukan penambahan fasilitas bagi pengunjung, di antaranya, dua unit Kran Air Siap Minum (KASM) yang berasal dari bantuan Bank Mandiri bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya. KASM ini diresmikan pada Jumat (27/6/2014). Dua unit KASM ini terletak di area Plaza KBS, dekat pintu masuk utama dan di area Tunggang Gajah.

Tujuan dipasangnya KASM sendiri adalah memberikan layanan penyediaan air minum gratis yang dapat diminum langsung. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli lingkungan dengan mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan plastik. "Dengan disediakannya KASM ini, pengunjung tidak perlu membawa air dalam kemasan. Selain itu juga untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar dapat mengurangi volume limbah dari kemasan air minum yang dibawa," kata Fuad.