Pendapatan PKL Dolly Turun Drastis
Senin, 09 Juni 2014 - 19:34 WIB
Pendapatan PKL Dolly Turun Drastis
A
A
A
SURABAYA - Sekitar 50-an pedagang kaki lima (PKL) sekitar lokalisasi Dolly pada Senin pagi (9/6/2014) menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jarak hingga Pasar Jarak.
Aksi ini sebagai bentuk penolakan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Aksi ini juga sebagai bentuk protes atas rencana penutupan Dolly pada 18 Juni mendatang.
Salah seorang peserta aksi, Aveng mengatakan, selain longmarch, aksi ini juga menggalang tanda tangan dari para PKL dan pedagang Pasar Jarak. Targetnya 1.000 tanda tangan.
Tanda tangan ini akan dikirim ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai bentuk protes atas penutupan Dolly sekaligus penolakan pilpres. Sejak muncul rencana penutupan, pria yang berjualan jam tangan di sekitar lokalisasi ini mengaku terus merugi.
Biasanya dalam sebulan bisa meraup untung sekitar Rp350.000, kini hanya Rp150.000. Rata-rata, PKL di Dolly kehilangan penghasilan sekitar 70% dalam sebulannya. Artinya, rencana penutupan membawa dampak buruk.
"Kami butuh pemimpin yang mampu melindungi dan mengayomi kami. Bukan pemimpin yang justru merampas masa depan dan penghidupan kami," katanya.
Dalam minggu-minggu ini, kata dia, Komnas HAM akan turun menemui warga di sekitar lokalisasi. Dalam pertemuan tersebut akan dimaksimalkan untuk berkeluh kesah.
Termasuk adanya dugaan pelanggaran HAM. Sebab, Pemkot Surabaya akan menutup tanpa ada solusi yang jelas. Warga akan kehilangan sumber pendapatan.
"Warga terdampak akan menyampaikan semua persoalan yang muncul dari penutupan Dolly ini. Kami harap, dari pertemuan tersebut, Komnas HAM bisa memahami kenapa kami melakukan penolakan. Sehingga, Komnas HAM bisa merekomendasi agar lokalisasi Dolly tidak ditutup," katanya.
Aksi ini sebagai bentuk penolakan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Aksi ini juga sebagai bentuk protes atas rencana penutupan Dolly pada 18 Juni mendatang.
Salah seorang peserta aksi, Aveng mengatakan, selain longmarch, aksi ini juga menggalang tanda tangan dari para PKL dan pedagang Pasar Jarak. Targetnya 1.000 tanda tangan.
Tanda tangan ini akan dikirim ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai bentuk protes atas penutupan Dolly sekaligus penolakan pilpres. Sejak muncul rencana penutupan, pria yang berjualan jam tangan di sekitar lokalisasi ini mengaku terus merugi.
Biasanya dalam sebulan bisa meraup untung sekitar Rp350.000, kini hanya Rp150.000. Rata-rata, PKL di Dolly kehilangan penghasilan sekitar 70% dalam sebulannya. Artinya, rencana penutupan membawa dampak buruk.
"Kami butuh pemimpin yang mampu melindungi dan mengayomi kami. Bukan pemimpin yang justru merampas masa depan dan penghidupan kami," katanya.
Dalam minggu-minggu ini, kata dia, Komnas HAM akan turun menemui warga di sekitar lokalisasi. Dalam pertemuan tersebut akan dimaksimalkan untuk berkeluh kesah.
Termasuk adanya dugaan pelanggaran HAM. Sebab, Pemkot Surabaya akan menutup tanpa ada solusi yang jelas. Warga akan kehilangan sumber pendapatan.
"Warga terdampak akan menyampaikan semua persoalan yang muncul dari penutupan Dolly ini. Kami harap, dari pertemuan tersebut, Komnas HAM bisa memahami kenapa kami melakukan penolakan. Sehingga, Komnas HAM bisa merekomendasi agar lokalisasi Dolly tidak ditutup," katanya.
(sms)
