Kritik Pemkot Surabaya, Wisnu Sadar Tak Punya Kekuatan
Senin, 02 Juni 2014 - 15:44 WIB
Kritik Pemkot Surabaya, Wisnu Sadar Tak Punya Kekuatan
A
A
A
SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana kembali mengkritik pemerintahan yang dijalankannya. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) gagal menutup sejumlah lokalisasi di Surabaya.
"Buktinya, beberapa lokalisasi yang sudah ditutup seperti Dupak Bangunsari dan Tambakasari, para Pekerja Seks Komersial (PSK)-nya belum menerima kompensasi seperti yang dijanjikan Pemkot Surabaya," katanya, kepada wartawan, Senin (2/6/2014).
Dalam beberapa hari terakhir, dia mengaku telah melakukan pendekatan ke semua warga terdampak atas penutupan lokalisasi, termasuk Dolly dan Jarak. Dari hasil kunjungannya itu, ditemukan bahwa masih ada PSK yang belum mendapat ganti rugi.
Bahkan, pelatihan ketrampilan yang dijanjikan pemkot juga masih ada yang belum terlaksana. Semua hasil dari kunjungannya ini akan disampaikan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, untuk menentukan mengambil keputusan.
"Yang jelas, dari hasil saya bertemu dengan warga, saya laporkan ke Bu Wali. Sekarang warga masih menunggu kepastian dari janji-janji pemerintah. Janji akan mendapat kompensasi maupun janji akan mendapat pelatihan keterampilan," terangnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, setidaknya ada empat lokalisasi di Surabaya yang sudah ditutup pemkot, tapi belum terealisasi janjinya. Di antaranya Sememi, Dupak Bangunsari, Tambakasari, dan Klakahrejo.
Dari temuannya ini, pihaknya akan segera menggelar rapat dengan instansi terkait guna penuntasan persoalan tersebut. Pihaknya sendiri tidak dapat mengambil tindakan maupun keputusan dalam menyikapi persoalan ini lantaran jabatannya hanya wakil wali kota.
"Saya tidak dapat memutuskan, apakah dengan kenyataan yang ada di lokalisasi yang sudah ditutup ini, penutupan Dolly harus ditunda? Saya hanya tunggu instruksi dari wali kota. Kalau saya memutuskan, tentu saya melampaui kewenangan saya," paparnya.
"Buktinya, beberapa lokalisasi yang sudah ditutup seperti Dupak Bangunsari dan Tambakasari, para Pekerja Seks Komersial (PSK)-nya belum menerima kompensasi seperti yang dijanjikan Pemkot Surabaya," katanya, kepada wartawan, Senin (2/6/2014).
Dalam beberapa hari terakhir, dia mengaku telah melakukan pendekatan ke semua warga terdampak atas penutupan lokalisasi, termasuk Dolly dan Jarak. Dari hasil kunjungannya itu, ditemukan bahwa masih ada PSK yang belum mendapat ganti rugi.
Bahkan, pelatihan ketrampilan yang dijanjikan pemkot juga masih ada yang belum terlaksana. Semua hasil dari kunjungannya ini akan disampaikan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, untuk menentukan mengambil keputusan.
"Yang jelas, dari hasil saya bertemu dengan warga, saya laporkan ke Bu Wali. Sekarang warga masih menunggu kepastian dari janji-janji pemerintah. Janji akan mendapat kompensasi maupun janji akan mendapat pelatihan keterampilan," terangnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, setidaknya ada empat lokalisasi di Surabaya yang sudah ditutup pemkot, tapi belum terealisasi janjinya. Di antaranya Sememi, Dupak Bangunsari, Tambakasari, dan Klakahrejo.
Dari temuannya ini, pihaknya akan segera menggelar rapat dengan instansi terkait guna penuntasan persoalan tersebut. Pihaknya sendiri tidak dapat mengambil tindakan maupun keputusan dalam menyikapi persoalan ini lantaran jabatannya hanya wakil wali kota.
"Saya tidak dapat memutuskan, apakah dengan kenyataan yang ada di lokalisasi yang sudah ditutup ini, penutupan Dolly harus ditunda? Saya hanya tunggu instruksi dari wali kota. Kalau saya memutuskan, tentu saya melampaui kewenangan saya," paparnya.
(san)
