Normalisasi Kali Pesanggrahan Terganjal Kinerja Pemprov DKI
Jum'at, 30 Mei 2014 - 10:30 WIB
Normalisasi Kali Pesanggrahan Terganjal Kinerja Pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Pembebasan lahan dalam normalisasi Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak juga berjalan. Akibatnya, pengerjaan normalisasi yang akan dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) tertunda.
Tak ingin tertunda lama, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementrian Pekerjaan Umum, Muhammad Hasan, pun menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, untuk mempercepat pembebasan lahan sebelum musim penghujan datang.
Menurut Hasan, dari total lahan seluas 75 hektare yang harus dibebaskan oleh Pemprov DKI, sejauh ini baru 40 hektare yang sudah dilakukan. Akibatnya, pekerjaan proyek normalisasi yang harus dilakukan Kemen PU menjadi molor.
"Kontrak pengerjaan juga kan seharusnya sampai Agustus, tapi ini jadi diperpanjang sampai Desember," kata Hasan usai penandatanganan MoU percepatan pembebasan lahan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/5/2014).
Hasan menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masing-masing telah menganggarkan dana sebesar Rp250 miliar untuk melakukan normalisasi.
"Pengerjaan fisiknya itu kita (Kemen PU) dan pembebasan lahan itu Pemprov DKI. Kita berharap ini bisa segera diselesaikan. Ini harus kita pahami bersama sebelum musim penghujan," terangnya.
Dia menyarankan agar Pemprov DKI segera melakukan dan mengutamakan pembebasan dititik-titik rawan banjir.
Sementara itu, meski tinggal satu hari lagi KPU menetapkan pencapresan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku pencapresannya tidak akan mengganggu kerja Pemprov DKI untuk melakukan pembebasan lahan.
"Yang harus kita selesaikan, kita selesaikanlah," ucapnya.
Tak ingin tertunda lama, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementrian Pekerjaan Umum, Muhammad Hasan, pun menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, untuk mempercepat pembebasan lahan sebelum musim penghujan datang.
Menurut Hasan, dari total lahan seluas 75 hektare yang harus dibebaskan oleh Pemprov DKI, sejauh ini baru 40 hektare yang sudah dilakukan. Akibatnya, pekerjaan proyek normalisasi yang harus dilakukan Kemen PU menjadi molor.
"Kontrak pengerjaan juga kan seharusnya sampai Agustus, tapi ini jadi diperpanjang sampai Desember," kata Hasan usai penandatanganan MoU percepatan pembebasan lahan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/5/2014).
Hasan menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masing-masing telah menganggarkan dana sebesar Rp250 miliar untuk melakukan normalisasi.
"Pengerjaan fisiknya itu kita (Kemen PU) dan pembebasan lahan itu Pemprov DKI. Kita berharap ini bisa segera diselesaikan. Ini harus kita pahami bersama sebelum musim penghujan," terangnya.
Dia menyarankan agar Pemprov DKI segera melakukan dan mengutamakan pembebasan dititik-titik rawan banjir.
Sementara itu, meski tinggal satu hari lagi KPU menetapkan pencapresan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku pencapresannya tidak akan mengganggu kerja Pemprov DKI untuk melakukan pembebasan lahan.
"Yang harus kita selesaikan, kita selesaikanlah," ucapnya.
(ysw)
