Presiden Terpilih Diminta Selesaikan Ganti Rugi Lumpur

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah berharap nantinya presiden yang terpilih bisa menyelesaikan pelunasan ganti rugi korban lumpur. Pasalnya, sampai saat ini pelunasan ganti rugi masih terkatung-katung tanpa ada kejelasan kapan akan dibayar.

Bahkan, Saiful Ilah mengaku akan langsung menemui presiden terpilih nanti untuk menyampaikan sendiri permasalahan lumpur. "Saya sebagai kepala daerah akan meminta presiden yang terpilih nanti menyelesaikan ganti rugi korban lumpur," ujarnya usai paripurna pengesahan Raperda Irigasi di DPRD Sidoarjo, Rabu (28/5/2014).

Kenapa Saiful Ilah berharap kepada presiden yang terpilih nanti dan tidak kepada presiden saat ini?, Tak lain karena sudah sering meminta presiden untuk menyelesaikan ganti rugi lumpur. Kenyatannya sampai sekarang belum ada kejelasan apakah pemerintah yang akan membayar pelunasan ganti rugi atau tidak.

Diakui oleh Saiful Ilah, dia pernah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membicarakan penyelesaian ganti rugi. "Pak SBY mengatakan sebelum jabatannya berakhir masalah lumpur harus selesai. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," tandasnya.

Sedangkan jika berharap kepada Lapindo untuk menyelesaikan pelunasan ganti rugi dalam waktu dekat ini tidak memungkinkan. Sebab, Lapindo melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) mengaku kesulitan dana.

Bukan hanya itu, Saiful Ilah juga menyayangkan karena Lapindo hanya janji-janji segera melunasi ternyata tidak punya uang."Semburan lumpur sudah berlangsung delapan tahun, tapi ganti ruginya belum selesai," jelasnya.

Saiful Ilah mengaku tahu betul kondisi korban lumpur seperti apa. Sebab, sejak awal dia mengawal korban lumpur. Ketika dia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo dan kini sudah menjadi bupati hampir empat tahun ganti rugi lumpur belum juga selesai.

Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus tetap berharap agar penyelesaian ganti rugi lumpur diselesaikan secepatnya. Pasalnya, saat pansus ke Jakarta ada tiga solusi yang ditawarkan pemerintah. Tiga Solusi itu sudah dikirimkan kepada Lapindo Brantas Inc untuk diambil salah satu langkah terbaik.

Yaitu, mendesak Lapindo segera melunasi pembayaran ganti rugi. Kemudian pemerintah akan mencari solusi dengan memberi dana talangan dengan membayar ganti rugi tersebut yang nantinya akan diganti oleh Lapindo. Sedangkan, langkah terakhir adalah pemerintah akan membayar ganti rugi tanpa harus diganti oleh Lapindo dan aset yang dibayar menjadi milik pemerintah.

Kepastian tiga solusi itu terungkap saat Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo bertemu dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (DP-BPLS), Joko Kirmanto yang juga Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.

"Jadi kita tetap berharap pemerintah bertindak secepatnya dengan menyelesaikan pelunasan ganti rugi korban lumpur," pinta Emir.