Tolak Penutupan, Warga Dolly Surati Gubernur Jatim

SURABAYA - Para Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari dan warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan rupanya tidak main-main dengan sikapnya menolak penutupan lokalisasi Dolly.

Tak hanya menggelar unjuk rasa penolakan ke kantor kelurahan setempat, para PSK, mucikari dan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) ini juga mengirim surat penolakan ke Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo.

GRB yang terdiri atas Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independent (KOPI) mengirim surat tersebut pada 12 Mei lalu.

Surat tersebut ditembuskan ke DPRD Jatim, DPRD Kota Surabaya serta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Surat penolakan penutupan lokalisasi Dolly bernomor 003/GRB Jatim/2014 itu juga meminta pada Gubernur Jatim, Soekarwo untuk mempertemukan para pihak.

Baik yang menolak maupun yang sepakat dengan penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini. Tujuannya, agar tidak terjadi konflik horizontal pada saat penutupan di 19 Juni mendatang.

“Sampai saat ini, belum pernah ada dialog antara pemkot (Pemerintah Kota Surabaya) dengan warga di sekitar lokalisasi,” ujar Ketua Umum FPL, Suyitno, Selasa (27/5/2014)

Suyitno menceritakan, dalam beberapa hari terakhir ini, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana rutin mengadakan dialog dengan RW yang terdampak atas penutupan ini.

Diantaranya, RW 3, 6,10,11 dan 12. Sayangnya, dalam dialog dengan warga ini, Wisnu tidak mampu menyampaikan secara lebih detil tentang rencana strategis pemkot pasca penutupan Dolly.

Surito menuturkan, menurut Wisnu, warga yang sepakat penutupan, akan mendapat kompensasi yang sesuai dengan penghasilan di Dolly.

Jika nanti tidak sesuai, warga maupun pengelola wisma, bisa membuka usaha kembali seperti semula.

“Ini jelas pembodohan. Sebab, kompensasi yang nilainya kurang dari Rp10 juta hingga kini belum ada,” paparnya.