Ribuan Tenaga Honorer Kepung DPRD Banten
Senin, 26 Mei 2014 - 13:25 WIB
Ribuan Tenaga Honorer Kepung DPRD Banten
A
A
A
SERANG - Ribuan tenaga honorer se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten. Mereka menuntut dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berdasarkan pantauan Sindonews.com, Senin (26/5/2014), massa sebelumnya melakukan long march dari Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang. Mereka tiba di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten sekitar pukul 10.30 WIB.
Dalam orasinya di depan Gedung DPRD Banten di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, massa menuntut agar pemerintah meningkatkan status honorer menjadi PNS tanpa tes, terhitung masa tugas hingga 2012, berdasarkan masa kerja dan usia kritis secara bertahap sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, menurut Ketua Korwil Banten Martin Al Kosim, selain menuntut peningkatan status honorer menjadi calon PNS, 30 ribu honorer juga menuntut agar upah disesuaikan. "Sebelum diangkat menjadi PNS, honorer agar digaji sesuai UMK kabupaten dan kota," katanya.
Selain tuntutan tersebut, Martin menambahkan, pihaknya juga menuntut agar oknum yang memanipulasi data honorer ditindak agar tidak merugikan para honorer yang mengabdi puluhan tahun. "Ada yang diangkat menjadi PNS, tapi masih tidak masuk kualifikasi mulai dari umur dan lamanya mengabdi," ujarnya.
Berdasarkan pantauan Sindonews.com, Senin (26/5/2014), massa sebelumnya melakukan long march dari Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang. Mereka tiba di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten sekitar pukul 10.30 WIB.
Dalam orasinya di depan Gedung DPRD Banten di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, massa menuntut agar pemerintah meningkatkan status honorer menjadi PNS tanpa tes, terhitung masa tugas hingga 2012, berdasarkan masa kerja dan usia kritis secara bertahap sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, menurut Ketua Korwil Banten Martin Al Kosim, selain menuntut peningkatan status honorer menjadi calon PNS, 30 ribu honorer juga menuntut agar upah disesuaikan. "Sebelum diangkat menjadi PNS, honorer agar digaji sesuai UMK kabupaten dan kota," katanya.
Selain tuntutan tersebut, Martin menambahkan, pihaknya juga menuntut agar oknum yang memanipulasi data honorer ditindak agar tidak merugikan para honorer yang mengabdi puluhan tahun. "Ada yang diangkat menjadi PNS, tapi masih tidak masuk kualifikasi mulai dari umur dan lamanya mengabdi," ujarnya.
(zik)
