Pemkot Hentikan Razia di Dolly
Rabu, 21 Mei 2014 - 10:59 WIB
Pemkot Hentikan Razia di Dolly
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya melunak setelah pekerja seks komersial (PSK), mucikari dan warga kelurahan Putat Jaya menggelar aksi penolakan penutupan lokalisasi Dolly.
Pemkot berencana menghentikan kegiatan razia di sekitar lokalisasi. Selama ini, razia kerap dilakukan petugas gabungan dari Satuan Politis Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, Polrestabes dan Garnisun Tetap (Gartap) III Surabaya tiap seminggu sekali.
Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana mengatakan, penghentian razia ini merupakan permintaan warga setempat. Mereka merasa keberatan dengan razia tersebut karena dianggap sebagai bentuk intimidasi dan mengganggu kenyamanan warga. Tak hanya razia yang akan dihapus, pemkot juga akan mencabut semua closed-circuit television (CCTV) yang sebelumnya dipasang di tiap sudut Jalan Jarak dan gang Dolly.
“Penghapusan razia dan pencabutan CCTV itu kan permintaan warga. Nanti akan kami bicarakan dengan sekda (sekretaris daerah). Kalau CCTY yang tidak mengarah ke wisma, tidak akan kami tarik karena itukan memang untuk keamanan,” ujar Wisnu usai membuka seminar ‘Peningkatan dan Pemahaman Demokratisasi Bagi Masyarakat Surabaya” di Graha Sawunggaling, kompleks Balai Kota Surabaya, Rabu (21/5/2014)
Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya ini mengungkapkan, dalam seminggu ini pihaknya rutin berkunjung dan berdialog dengan warga Putat Jaya. Di kelurahan ini, terdapat lima rukun tetangga (RT) yang terdampak atas penutupan Dolly. Yakni RT 13,10,11,12 dan 6.
Dari lima RT tersebut, hanya RT 6 yang belum dikunjungi. Rencananya, RT 6, di mana gang Dolly beroperasi, baru akan dia kunjungi malam nanti. Dari hasil pertemuan dengan warga selama ini, mayoritas dari mereka, kata dia, menerima penutupan.
“Hanya saja, warga ini minta jaminan penghasilan ketika Dolly ditutup. Nanti akan kami upayakan. Misalnya, yang tukang cuci akan kami carikan pasar di hotel-hotel. Pemilik hotel akan saya kumpulkan dan saya minta bantuan agar mempekerjakan mereka untuk mencuci,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Wisnu, para warga, PSK dan mucikari juga akan dilatih menjahit sampai bisa. Jika sudah bisa menjahit, maka pemkot berencana untuk memberi mereka proyek jahitan. Ini akan terus dilakukan hingga mereka sudah bisa mandiri dan ada pelanggan sendiri.
Menurut dia, penolakan warga disebabkan tidak ada komunikasi antara pemkot dengan warga terdampak. Pemkot hanya mengandalkan lurah dan camat dalam sosialisasi ke warga. Padahal, mereka ingin ada pejabat tinggi di pemerintahan yang bisa diajak dialog oleh mereka.
Setelah warga diajak dialog, mereka menerima. Bahkan, yang selama ini kontra atas penutupan juga bersedia Dolly ditutup. “Saya minta, semua cooling down dulu, kita dinginkan suasana. Tidak ada operasi apapun di Dolly,” pungkasnya.
Pemkot berencana menghentikan kegiatan razia di sekitar lokalisasi. Selama ini, razia kerap dilakukan petugas gabungan dari Satuan Politis Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, Polrestabes dan Garnisun Tetap (Gartap) III Surabaya tiap seminggu sekali.
Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana mengatakan, penghentian razia ini merupakan permintaan warga setempat. Mereka merasa keberatan dengan razia tersebut karena dianggap sebagai bentuk intimidasi dan mengganggu kenyamanan warga. Tak hanya razia yang akan dihapus, pemkot juga akan mencabut semua closed-circuit television (CCTV) yang sebelumnya dipasang di tiap sudut Jalan Jarak dan gang Dolly.
“Penghapusan razia dan pencabutan CCTV itu kan permintaan warga. Nanti akan kami bicarakan dengan sekda (sekretaris daerah). Kalau CCTY yang tidak mengarah ke wisma, tidak akan kami tarik karena itukan memang untuk keamanan,” ujar Wisnu usai membuka seminar ‘Peningkatan dan Pemahaman Demokratisasi Bagi Masyarakat Surabaya” di Graha Sawunggaling, kompleks Balai Kota Surabaya, Rabu (21/5/2014)
Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya ini mengungkapkan, dalam seminggu ini pihaknya rutin berkunjung dan berdialog dengan warga Putat Jaya. Di kelurahan ini, terdapat lima rukun tetangga (RT) yang terdampak atas penutupan Dolly. Yakni RT 13,10,11,12 dan 6.
Dari lima RT tersebut, hanya RT 6 yang belum dikunjungi. Rencananya, RT 6, di mana gang Dolly beroperasi, baru akan dia kunjungi malam nanti. Dari hasil pertemuan dengan warga selama ini, mayoritas dari mereka, kata dia, menerima penutupan.
“Hanya saja, warga ini minta jaminan penghasilan ketika Dolly ditutup. Nanti akan kami upayakan. Misalnya, yang tukang cuci akan kami carikan pasar di hotel-hotel. Pemilik hotel akan saya kumpulkan dan saya minta bantuan agar mempekerjakan mereka untuk mencuci,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Wisnu, para warga, PSK dan mucikari juga akan dilatih menjahit sampai bisa. Jika sudah bisa menjahit, maka pemkot berencana untuk memberi mereka proyek jahitan. Ini akan terus dilakukan hingga mereka sudah bisa mandiri dan ada pelanggan sendiri.
Menurut dia, penolakan warga disebabkan tidak ada komunikasi antara pemkot dengan warga terdampak. Pemkot hanya mengandalkan lurah dan camat dalam sosialisasi ke warga. Padahal, mereka ingin ada pejabat tinggi di pemerintahan yang bisa diajak dialog oleh mereka.
Setelah warga diajak dialog, mereka menerima. Bahkan, yang selama ini kontra atas penutupan juga bersedia Dolly ditutup. “Saya minta, semua cooling down dulu, kita dinginkan suasana. Tidak ada operasi apapun di Dolly,” pungkasnya.
(lns)
