Sebulan, PSK Dolly Habiskan Rp8 Juta
Selasa, 20 Mei 2014 - 11:55 WIB
Sebulan, PSK Dolly Habiskan Rp8 Juta
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap akan menutup lokalisasi Dolly. Sebagai ganti rugi atas penutupan itu, para Pekerja Seks Komersial (PSK) akan diberikan masing-masing Rp5 juta.
Menanggapi rencana pemberian ganti rugi itu, salah seorang PSK Dolly Vivi mengaku sangat keberatan. Menurutnya, uang ganti rugi senilai Rp5 juta dari pemkot tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari.
“Tidak usahlah Dolly diobrak-abrik. Uang Rp5 juta itu buat apa. Buat beli susu anak saya saja kurang. Enggak apa-apa ditutup kalau ganti ruginya Rp1 miliar," ujar Vivi, kepada wartawan, Selasa (20/5/2014).
Ditambahkan dia, dalam sebulan, biaya hidupnya sebesar Rp8 juta. Uang itu untuk membiayai pendidikan tiga anaknya, dan juga kebutuhan tiap hari.
Sebaliknya, menurut PSK yang sudah tujuh tahun malang melintang di Dolly ini, dirinya lebih baik memberi Risma uang Rp5 juta perbulan daripada Dolly ditutup.
Hingga kini, rencana penutupan lokalisasi Dolly terus menuai polemik. Bukan hanya dari para penghuni Dolly, masyarakat umum, DPRD, dan Wakil Wali Kota Surabaya, juga menolak rencana penutupan itu.
Menanggapi rencana pemberian ganti rugi itu, salah seorang PSK Dolly Vivi mengaku sangat keberatan. Menurutnya, uang ganti rugi senilai Rp5 juta dari pemkot tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari.
“Tidak usahlah Dolly diobrak-abrik. Uang Rp5 juta itu buat apa. Buat beli susu anak saya saja kurang. Enggak apa-apa ditutup kalau ganti ruginya Rp1 miliar," ujar Vivi, kepada wartawan, Selasa (20/5/2014).
Ditambahkan dia, dalam sebulan, biaya hidupnya sebesar Rp8 juta. Uang itu untuk membiayai pendidikan tiga anaknya, dan juga kebutuhan tiap hari.
Sebaliknya, menurut PSK yang sudah tujuh tahun malang melintang di Dolly ini, dirinya lebih baik memberi Risma uang Rp5 juta perbulan daripada Dolly ditutup.
Hingga kini, rencana penutupan lokalisasi Dolly terus menuai polemik. Bukan hanya dari para penghuni Dolly, masyarakat umum, DPRD, dan Wakil Wali Kota Surabaya, juga menolak rencana penutupan itu.
(san)
