Puluhan Honorer K2 Menginap di Kantor Bupati
Senin, 19 Mei 2014 - 16:57 WIB
Puluhan Honorer K2 Menginap di Kantor Bupati
A
A
A
BONE - Puluhan guru honorer yang tidak lulus ujian CPNS menggelar aksi protes dengan menginap di emperan kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Bone, kompleks kantor Bupati Bone.
Para guru itu sudah menginap sejak Minggu 18 Mei 2014. Terdiri dari honorer Kategori Dua (K2) Yayasan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK). Rencananya, aksi menginap ini akan dilakukan selama tiga malam ke depan.
"Kami akan menginap di sini, karena status kami belum jelas. Pada pengumuman yang tertempel di BKDD itu tidak jelas, apakah kami memenuhi syarat atau tidak," ungkap Ani, salah seorang tenaga honorer TK Yayasan, Senin (19/5/2014).
Menurutnya, pengumuman BKDD tidak bisa dipahami, karena bertuliskan hasil verifikasi honorer yayasan dan yayasan negeri yang jumlahnya 145 orang. Sedang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebanyak 543 orang, dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) 48 orang.
"Harus ada kejelasan, pada cek list hasil verifikasi pada tahun 2010 lalu kami lolos, tapi sekarang katanya berkas kami terhambat masalah peraturan yang terbit di tahun 2007, ini yang membuat kami bingung," ungkapnya.
Lebih lanjut Ani mengatakan, salah satu hal yang meyakinkannya, karena dirinya mengajar di yayasan. Akan tetapi Surat Keputusan (SK) yang mereka gunakan berasal dari Pemerintah Daerah, dan ditandatangani oleh kepala dinas setempat.
"Coba anda lihat Kop SK kami, itu kan pakai Kop Pemerintah Daerah dan ditandatangani sama kepala dinas. Sehingga tidak tepat kami adalah honorer yayasan, dapat dikatakan kami hanya diperbantukan di sekolah yayasan itu oleh pemerintah daerah sebagai tenaga honor K2," ungkap Ani sambil memperlihatkan SK honorernya.
Sementara itu, tidak jelasnya nasib honorer K2 yang berada di bawah naungan yayasan yang dinyatakan lulus CPNS oleh Kemempan-RB beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan dari dua anggota DPRD Bone A. Alfian T Anugrah dan Andi Irwandi Natsri yang mendatangi guru honorer yang menginap di emperan kantor BKDD tersebut.
"Ini harus dilakukan pengkajian yang valid, dalam aturan itu ada unsur yang dapat dijadikan acuan, memang mereka bekerja di bawah naungan yayasan, tapi dapat dipahami dalam konteks ini mereka diperbantukan di TK swasta itu," ungkap Alfian.
Walau demikian, Alfian menjelaskan, kasus ini perlu dicermati, supaya tidak ada dampak maupun konskuensi hukum yang sasarannya bisa merugikan Bupati Bone, selaku pemangku kebijakan dalam menentukan pengusulan CPNS.
Sementara itu, Andi Irwandi Natsir menjanjikan akan mencari solusi dan jalan keluar untuk masalah ini. "Besok saya akan ketemu Pak Bupati, kita akan bicarakan solusinya bagaimana, namun jika penyelesaiannya harus sampai ke Jakarta, saya akan ke sana untuk memperjuangkannya," pungkas Andi Irwandi.
Lebih lanjut, kedua legislator ini berjanji akan mengupayakan semua honorer, baik dari yayasan sebanyak 145 orang dan honorer yang tidak memenuhi syarat sebanyak 48 orang untuk lolos verifikasi dan diangkat menjadi PNS.
Para guru itu sudah menginap sejak Minggu 18 Mei 2014. Terdiri dari honorer Kategori Dua (K2) Yayasan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK). Rencananya, aksi menginap ini akan dilakukan selama tiga malam ke depan.
"Kami akan menginap di sini, karena status kami belum jelas. Pada pengumuman yang tertempel di BKDD itu tidak jelas, apakah kami memenuhi syarat atau tidak," ungkap Ani, salah seorang tenaga honorer TK Yayasan, Senin (19/5/2014).
Menurutnya, pengumuman BKDD tidak bisa dipahami, karena bertuliskan hasil verifikasi honorer yayasan dan yayasan negeri yang jumlahnya 145 orang. Sedang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebanyak 543 orang, dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) 48 orang.
"Harus ada kejelasan, pada cek list hasil verifikasi pada tahun 2010 lalu kami lolos, tapi sekarang katanya berkas kami terhambat masalah peraturan yang terbit di tahun 2007, ini yang membuat kami bingung," ungkapnya.
Lebih lanjut Ani mengatakan, salah satu hal yang meyakinkannya, karena dirinya mengajar di yayasan. Akan tetapi Surat Keputusan (SK) yang mereka gunakan berasal dari Pemerintah Daerah, dan ditandatangani oleh kepala dinas setempat.
"Coba anda lihat Kop SK kami, itu kan pakai Kop Pemerintah Daerah dan ditandatangani sama kepala dinas. Sehingga tidak tepat kami adalah honorer yayasan, dapat dikatakan kami hanya diperbantukan di sekolah yayasan itu oleh pemerintah daerah sebagai tenaga honor K2," ungkap Ani sambil memperlihatkan SK honorernya.
Sementara itu, tidak jelasnya nasib honorer K2 yang berada di bawah naungan yayasan yang dinyatakan lulus CPNS oleh Kemempan-RB beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan dari dua anggota DPRD Bone A. Alfian T Anugrah dan Andi Irwandi Natsri yang mendatangi guru honorer yang menginap di emperan kantor BKDD tersebut.
"Ini harus dilakukan pengkajian yang valid, dalam aturan itu ada unsur yang dapat dijadikan acuan, memang mereka bekerja di bawah naungan yayasan, tapi dapat dipahami dalam konteks ini mereka diperbantukan di TK swasta itu," ungkap Alfian.
Walau demikian, Alfian menjelaskan, kasus ini perlu dicermati, supaya tidak ada dampak maupun konskuensi hukum yang sasarannya bisa merugikan Bupati Bone, selaku pemangku kebijakan dalam menentukan pengusulan CPNS.
Sementara itu, Andi Irwandi Natsir menjanjikan akan mencari solusi dan jalan keluar untuk masalah ini. "Besok saya akan ketemu Pak Bupati, kita akan bicarakan solusinya bagaimana, namun jika penyelesaiannya harus sampai ke Jakarta, saya akan ke sana untuk memperjuangkannya," pungkas Andi Irwandi.
Lebih lanjut, kedua legislator ini berjanji akan mengupayakan semua honorer, baik dari yayasan sebanyak 145 orang dan honorer yang tidak memenuhi syarat sebanyak 48 orang untuk lolos verifikasi dan diangkat menjadi PNS.
(san)
