2.227 PNS ikuti seleksi lelang jabatan PTSP
Minggu, 18 Mei 2014 - 22:50 WIB
2.227 PNS ikuti seleksi lelang jabatan PTSP
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 2.227 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta eselon III dan IV mengikuti seleksi lelang jabatan untuk duduk di kantor Badan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP). Jumlah itu untuk mengisi di lima wilayah Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, Badan PTSP telah disahkan akhir tahun 2013 lalu, maka itu pihaknya membutuhkan 3.800 karyawan untuk mengisinya. 2.227 itu mengikuti tes selama dua hari.
"Lelang jabatan untuk mengisi Badan PTSP dimulai dengan tes bidang yang berlangsung selama dua hari yakni 17-18 Mei 2014," katanya di Jakarta, Minggu (18/5/2014).
Saat ini, kata Made, pihaknya baru menyeleksi 2.227 PNS yang dicari untuk menduduki jabatan administrator atau eselon III sebanyak 411 orang, jabatan pengawas atau eselon IVa sebanyak 899 orang, dan jabatan pengawas atau eselon IVb sebanyak 917 orang.
"Kami butuh 3.800 orang, saat ini baru 2.227, untuk itu sisanya akan kami lakukan tahap kedua. Sebab, kalau mengambil PNS dari unit SKPD, hasilnya tidak maksimal," tegasnya.
Selanjutnya, kata Made, para peserta akan mengikuti tes kopetensi managerial yang akan dilakukan pada 25 Mei hingga 10 Juni 2014 bertempat di Mabes Polri. Rencananya untuk pelantikan sendiri akan dilakukan bertepatan dengan HUT DKI ke-487 pada 22 Juni mendatang.
Dengan begitu, lanjut Made, pihaknya berharap lelang kali ini akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang baik, mengingat PNS tersebut dijanjikan akan mendapatkan intensif yang lebih. Sehingga bisa menarik investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di ibu kota dan secara otomatis akan meningkatkan perekomonian di Jakarta.
"Kami berharap, Investor asing maupun dalam negeri dimudahkan dalam pelayanan apapun, dan kota ini bergelinding secara ekonomi serta ramah secara layanan," ungkapnya.
Kendati demikian, Made menegaskan, pejabat yang ada di SKPD bukan berarti tidak ikut menjadi pelayan. Menurutnya, di pemerintahan Jakarta Baru kali ini tidak ada sekat antara pejabat dan non pejabat.
"Dalam tata administrasi memang ada pejabat dan non pejabat. Tapi dalam operasional, SOP (standar operasional prosedur)-nya tidak ada. Semua mampu memberikan pelayanan," ujarnya.
Sementara itu, Dewi, PNS yang bekerja di Bagian Perekonomian DKI Jakarta mengatakan, soal yang diberikan pada tes kopetensi bidang cukup sulit. Soal yang diberikan lebih banyak mengenai pengetahuan umum dan masalah pelayanan.
"Cukup sulit, isinya soal pengetahuan umum yang mengedepankan masalah pelayanan, keluhan masyarakat dan tentang apa yang sehari-hari dikerjakan," pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, Badan PTSP telah disahkan akhir tahun 2013 lalu, maka itu pihaknya membutuhkan 3.800 karyawan untuk mengisinya. 2.227 itu mengikuti tes selama dua hari.
"Lelang jabatan untuk mengisi Badan PTSP dimulai dengan tes bidang yang berlangsung selama dua hari yakni 17-18 Mei 2014," katanya di Jakarta, Minggu (18/5/2014).
Saat ini, kata Made, pihaknya baru menyeleksi 2.227 PNS yang dicari untuk menduduki jabatan administrator atau eselon III sebanyak 411 orang, jabatan pengawas atau eselon IVa sebanyak 899 orang, dan jabatan pengawas atau eselon IVb sebanyak 917 orang.
"Kami butuh 3.800 orang, saat ini baru 2.227, untuk itu sisanya akan kami lakukan tahap kedua. Sebab, kalau mengambil PNS dari unit SKPD, hasilnya tidak maksimal," tegasnya.
Selanjutnya, kata Made, para peserta akan mengikuti tes kopetensi managerial yang akan dilakukan pada 25 Mei hingga 10 Juni 2014 bertempat di Mabes Polri. Rencananya untuk pelantikan sendiri akan dilakukan bertepatan dengan HUT DKI ke-487 pada 22 Juni mendatang.
Dengan begitu, lanjut Made, pihaknya berharap lelang kali ini akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang baik, mengingat PNS tersebut dijanjikan akan mendapatkan intensif yang lebih. Sehingga bisa menarik investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di ibu kota dan secara otomatis akan meningkatkan perekomonian di Jakarta.
"Kami berharap, Investor asing maupun dalam negeri dimudahkan dalam pelayanan apapun, dan kota ini bergelinding secara ekonomi serta ramah secara layanan," ungkapnya.
Kendati demikian, Made menegaskan, pejabat yang ada di SKPD bukan berarti tidak ikut menjadi pelayan. Menurutnya, di pemerintahan Jakarta Baru kali ini tidak ada sekat antara pejabat dan non pejabat.
"Dalam tata administrasi memang ada pejabat dan non pejabat. Tapi dalam operasional, SOP (standar operasional prosedur)-nya tidak ada. Semua mampu memberikan pelayanan," ujarnya.
Sementara itu, Dewi, PNS yang bekerja di Bagian Perekonomian DKI Jakarta mengatakan, soal yang diberikan pada tes kopetensi bidang cukup sulit. Soal yang diberikan lebih banyak mengenai pengetahuan umum dan masalah pelayanan.
"Cukup sulit, isinya soal pengetahuan umum yang mengedepankan masalah pelayanan, keluhan masyarakat dan tentang apa yang sehari-hari dikerjakan," pungkasnya.
(mhd)
