Aktivis HMI dan GMNI tuntut pendidikan gratis
Jum'at, 02 Mei 2014 - 14:55 WIB
Aktivis HMI dan GMNI tuntut pendidikan gratis
A
A
A
Sindonews.com - Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Garut, diwarnai aksi unjukrasa mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di Simpang Lima.
"Mahalnya biaya pendidikan merupakan bukti privatisasi dan komersialisasi. Pendidikan seperti barang mewah bagi rakyat miskin," kata Ulumudin, Koordinator Aksi Mahasiswa HMI, saat berorasi, Jumat (2/5/2014).
Menurutnya, bobroknya penyelenggaraan bantuan pemerintah di bidang pendidikan, tidak lepas dari penyalahgunaan wewenang para pemangku jabatan, di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut.
"Kami berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran berbagai bantuan di bidang pendidikan. Salah satu pengawasan yang harus ditingkatkan adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," terangnya.
Senada dengan mahasiswa dari HMI, mahasiswa yang tergabung dalam GMNI mengatakan, dana BOS yang disalurkan pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.
"Dana BOS sebesar 20 persen belum tepat sasaran. Kami meminta agar pemerintah transparan dalam penyaluran dana BOS," terang Sandi Satrio, aktivis GMNI.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut realisasikan pendidikan gratis yang merata, tingkatkan pengawasan pemerintah, tindaklanjuti laporan penyalahgunaan dari BPK RI, dan pemerataan penempatan guru.
"Tingkatkan profesionalitas pengajar, optimalisasi dana pendidikan, dan laksanakan Permendiknas No.28 tahun 2010 tentang Periodisasi Kepala Sekolah," pungkas Sandi.
"Mahalnya biaya pendidikan merupakan bukti privatisasi dan komersialisasi. Pendidikan seperti barang mewah bagi rakyat miskin," kata Ulumudin, Koordinator Aksi Mahasiswa HMI, saat berorasi, Jumat (2/5/2014).
Menurutnya, bobroknya penyelenggaraan bantuan pemerintah di bidang pendidikan, tidak lepas dari penyalahgunaan wewenang para pemangku jabatan, di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut.
"Kami berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran berbagai bantuan di bidang pendidikan. Salah satu pengawasan yang harus ditingkatkan adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," terangnya.
Senada dengan mahasiswa dari HMI, mahasiswa yang tergabung dalam GMNI mengatakan, dana BOS yang disalurkan pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.
"Dana BOS sebesar 20 persen belum tepat sasaran. Kami meminta agar pemerintah transparan dalam penyaluran dana BOS," terang Sandi Satrio, aktivis GMNI.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut realisasikan pendidikan gratis yang merata, tingkatkan pengawasan pemerintah, tindaklanjuti laporan penyalahgunaan dari BPK RI, dan pemerataan penempatan guru.
"Tingkatkan profesionalitas pengajar, optimalisasi dana pendidikan, dan laksanakan Permendiknas No.28 tahun 2010 tentang Periodisasi Kepala Sekolah," pungkas Sandi.
(san)
