Ganjar Pranowo akan evaluasi perda jembatan timbang
Kamis, 01 Mei 2014 - 15:21 WIB
Ganjar Pranowo akan evaluasi perda jembatan timbang
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang jembatan timbang masih lemah. Langkah evaluasi terhadap perda itu akan dilakukan.
"Sanksi dari perda itu terlalu lemah, pasti akan ada evaluasi perda itu," katanya di kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (1/5/2014).
Ganjar belum memastikan kapan evaluasi hingga perda itu direvisi akan dilakukan. Perda itu diketahui, Perda No 1 Tahun 2012. Persoalan jembatan timbang, menurut dia, tidak bisa diselesaikan oleh satu provinsi saja.
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat hingga Gubernur NTB untuk ini.
"Agar bisa diselesaikan bareng-bareng. Jangan nanti masuk provinsi aturannya berubah," timpalnya.
Kondisi jembatan timbang yang ada di Jawa Tengah memang belum memadai. Dari total 16 jembatan timbang yang ada di Jawa Tengah, belum ada yang ideal.
Ganjar mengakui masih perlu diselesaikan persoalan personil hingga sistemnya, termasuk peralatan.
Sementara itu, terkait petugas jembatan timbang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) masih dilakukan penyelesaian.
"Saya minta 1 minggu selesai semuanya. Kalau tidak, semua bertanggungjawab dengan saya," katanya.
Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno berargumen permasalahan kelebihan muatan jangan semuanya dibebankan kepada Kepala Dishubkominfo Provinsi Jateng, Urip Sihabudin. Karena, persoalan ini adalah permasalahan bangsa.
"Karena siapapun Kadishubnya pasti akan menemui masalah yang sama. Kadishub terlalu kecil kewenangannya untuk selesaikan masalah yang besar ini," kata Djoko.
Jika mau serius menyelesaikan persoalan ini, kata Djoko, Ganjar harus mengumpulkan gubernur se Jawa, plus Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian.
"Kalau perlu, masalah diangkat ke tingkat Wakil Presiden. Baru bisa ada solusi dan kebijakan. Tidak perlu nunggu presiden baru terpilih," tandasnya.
Sebelumnya, pada Minggu malam, 27 April 2014 Ganjar Pranowo memergoki praktik pungutan liar di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang.
Ada beberapa kernet truk yang memberikan uang puluhan ribu ke meja petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang jaga di jembatan timbang tersebut.
Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah, Urip Sihabudin mengatakan, menyusul insiden ini ada 281 petugas dari 16 jembatan timbang di Jawa Tengah yang dipanggil ke kantornya untuk dievaluasi apakah masih layak bertugas di jembatan timbang atau harus dimutasi.
"Sanksi dari perda itu terlalu lemah, pasti akan ada evaluasi perda itu," katanya di kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (1/5/2014).
Ganjar belum memastikan kapan evaluasi hingga perda itu direvisi akan dilakukan. Perda itu diketahui, Perda No 1 Tahun 2012. Persoalan jembatan timbang, menurut dia, tidak bisa diselesaikan oleh satu provinsi saja.
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat hingga Gubernur NTB untuk ini.
"Agar bisa diselesaikan bareng-bareng. Jangan nanti masuk provinsi aturannya berubah," timpalnya.
Kondisi jembatan timbang yang ada di Jawa Tengah memang belum memadai. Dari total 16 jembatan timbang yang ada di Jawa Tengah, belum ada yang ideal.
Ganjar mengakui masih perlu diselesaikan persoalan personil hingga sistemnya, termasuk peralatan.
Sementara itu, terkait petugas jembatan timbang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) masih dilakukan penyelesaian.
"Saya minta 1 minggu selesai semuanya. Kalau tidak, semua bertanggungjawab dengan saya," katanya.
Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno berargumen permasalahan kelebihan muatan jangan semuanya dibebankan kepada Kepala Dishubkominfo Provinsi Jateng, Urip Sihabudin. Karena, persoalan ini adalah permasalahan bangsa.
"Karena siapapun Kadishubnya pasti akan menemui masalah yang sama. Kadishub terlalu kecil kewenangannya untuk selesaikan masalah yang besar ini," kata Djoko.
Jika mau serius menyelesaikan persoalan ini, kata Djoko, Ganjar harus mengumpulkan gubernur se Jawa, plus Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian.
"Kalau perlu, masalah diangkat ke tingkat Wakil Presiden. Baru bisa ada solusi dan kebijakan. Tidak perlu nunggu presiden baru terpilih," tandasnya.
Sebelumnya, pada Minggu malam, 27 April 2014 Ganjar Pranowo memergoki praktik pungutan liar di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang.
Ada beberapa kernet truk yang memberikan uang puluhan ribu ke meja petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang jaga di jembatan timbang tersebut.
Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah, Urip Sihabudin mengatakan, menyusul insiden ini ada 281 petugas dari 16 jembatan timbang di Jawa Tengah yang dipanggil ke kantornya untuk dievaluasi apakah masih layak bertugas di jembatan timbang atau harus dimutasi.
(sms)
