Pemprov Jateng jangan hanya urusi pungli jembatan timbang
Rabu, 30 April 2014 - 21:50 WIB
Pemprov Jateng jangan hanya urusi pungli jembatan timbang
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta fokus mengembalikan fungsi jembatan timbang, bukan hanya fokus mengusut pungutan liar (pungli) hingga pemberian sanksi kepada oknum – oknumnya.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso, mengatakan fokus adanya jembatan timbang adalah pengendalian. Bukan hanya memberikan denda jika ada pelanggaran tonase.
“Jadi gubernur harusnya fokus mengembalikan fungsi jembatan timbang. Mau dimarahin dimanapun, pungli ini pasti tetap ada. Menurut kami, sidak harus diikuti dengan perbaikan,” ungkap politisi PKS itu saat ditemui KORAN SINDO di kantor DPW PKS Jawa Tengah di Semarang, Rabu (30/4/2014).
Di Jawa Tengah, kata dia, ada 16 jembatan timbang yang ada tidak satupun penuhi syarat. Di antaranya adanya lahan parkir luas ataupun tempat – tempat penyimpanan muatan jika terpaksa harus diturunkan di lokasi.
Ia mengatakan, sebenarnya sejak 2009 itu sudah zero toleransi. Artinya, tidak ada toleransi bagi pelanggar tonase alias denda. Memang akhirnya ada pungutan denda itu yang dipayungi Perda I Tahun 2012.
“Kerusakan yang timbulkan akibat jalan rusak, yang salah satu penyebabnya adalah beban jalan berlebih dari truk kelebihan muatan, lebih besar dibanding pendapatan dari jembatan timbang itu. Inilah permasalahan pokoknya, seharusnya fungsi jembatan timbang dikembalikan seperti awalnya. Kalau ngomong perawatan jalan harusnya ini diperhatikan,” bebernya.
Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, kesalahan pengelolaan jembatan timbang jangan serta merta hanya ditimpakan kepada petugas jembatan timbang.
“Mereka juga rawan tindakan kriminal. Tiap hari mereka setor uang ke bank tanpa pengawalan. Pemprov Jateng dapat meniru Pemprov Jatim yang memberi intensif Rp5juta/bulan kepada setiap petugas jembatan timbang. Dapat dikatakan sekarang pengelolaan jembatan timbang di Jatim bebas pungli,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, pada Minggu (27/4) malam, Ganjar Pranowo memergoki praktik pungutan liar di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang. Ada beberapa kernet truk yang memberikan uang puluhan ribu ke meja petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang jaga di jembatan timbang tersebut.
Berdasarkan pengakuan sopir maupun kernet, kata Ganjar, nominal pungli Rp10ribu hingga Rp20ribu. Petugas jaga juga diduga kuat menerima jatah hasil pungli jembatan timbang itu.
Muatan berlebih membuat beban jalan tidak seimbang dengan kekuatannya. Inilah salah satu penyebab jalur pantura kerap rusak bahkan hancur. Nominal yang ditimbulkan karena jalan rusak mencapai Rp300miliar pertahun. Sedangkan pendapatan hanya Rp30 hingga Rp50miliar saja.
Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah, Urip Sihabudin mengatakan, menyusul insiden ini ada 281 petugas dari 16 jembatan timbang di Jawa Tengah yang dipanggil ke kantornya untuk dievaluasi apakah masih layak bertugas di jembatan timbang atau harus dimutasi.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso, mengatakan fokus adanya jembatan timbang adalah pengendalian. Bukan hanya memberikan denda jika ada pelanggaran tonase.
“Jadi gubernur harusnya fokus mengembalikan fungsi jembatan timbang. Mau dimarahin dimanapun, pungli ini pasti tetap ada. Menurut kami, sidak harus diikuti dengan perbaikan,” ungkap politisi PKS itu saat ditemui KORAN SINDO di kantor DPW PKS Jawa Tengah di Semarang, Rabu (30/4/2014).
Di Jawa Tengah, kata dia, ada 16 jembatan timbang yang ada tidak satupun penuhi syarat. Di antaranya adanya lahan parkir luas ataupun tempat – tempat penyimpanan muatan jika terpaksa harus diturunkan di lokasi.
Ia mengatakan, sebenarnya sejak 2009 itu sudah zero toleransi. Artinya, tidak ada toleransi bagi pelanggar tonase alias denda. Memang akhirnya ada pungutan denda itu yang dipayungi Perda I Tahun 2012.
“Kerusakan yang timbulkan akibat jalan rusak, yang salah satu penyebabnya adalah beban jalan berlebih dari truk kelebihan muatan, lebih besar dibanding pendapatan dari jembatan timbang itu. Inilah permasalahan pokoknya, seharusnya fungsi jembatan timbang dikembalikan seperti awalnya. Kalau ngomong perawatan jalan harusnya ini diperhatikan,” bebernya.
Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, kesalahan pengelolaan jembatan timbang jangan serta merta hanya ditimpakan kepada petugas jembatan timbang.
“Mereka juga rawan tindakan kriminal. Tiap hari mereka setor uang ke bank tanpa pengawalan. Pemprov Jateng dapat meniru Pemprov Jatim yang memberi intensif Rp5juta/bulan kepada setiap petugas jembatan timbang. Dapat dikatakan sekarang pengelolaan jembatan timbang di Jatim bebas pungli,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, pada Minggu (27/4) malam, Ganjar Pranowo memergoki praktik pungutan liar di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang. Ada beberapa kernet truk yang memberikan uang puluhan ribu ke meja petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang jaga di jembatan timbang tersebut.
Berdasarkan pengakuan sopir maupun kernet, kata Ganjar, nominal pungli Rp10ribu hingga Rp20ribu. Petugas jaga juga diduga kuat menerima jatah hasil pungli jembatan timbang itu.
Muatan berlebih membuat beban jalan tidak seimbang dengan kekuatannya. Inilah salah satu penyebab jalur pantura kerap rusak bahkan hancur. Nominal yang ditimbulkan karena jalan rusak mencapai Rp300miliar pertahun. Sedangkan pendapatan hanya Rp30 hingga Rp50miliar saja.
Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah, Urip Sihabudin mengatakan, menyusul insiden ini ada 281 petugas dari 16 jembatan timbang di Jawa Tengah yang dipanggil ke kantornya untuk dievaluasi apakah masih layak bertugas di jembatan timbang atau harus dimutasi.
(lns)
