DPR akan panggil Kemendikbud bulan depan
Jum'at, 25 April 2014 - 16:55 WIB
DPR akan panggil Kemendikbud bulan depan
A
A
A
Sindonews.com - DPR RI akan memanggil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kasus kejahatan seksual di Jakarta International School (JIS). Pemanggilan itu terkait perizinan JIS dan perinzinan sejumlah lembaga pendidikan internaional di Indonesia.
"Kasus ini perlu disikapi. Nanti setelah tanggal 12 Mei kita akan panggil Kemendikbud dan langsung raker menyikapi persoalan JIS," kata Anggota Komisi X DPR RI Eko Hendro Purnomo di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/4/2014).
Bermula dari kasus kejahatan seksual di JIS, dia menilai, sekolah internasional yang ada di Indonesia perlu dicek kembali soal izinnya. Karena, kata dia, kalau tidak ada kejadian tersebut, soal izin itu tidak akan jadi perhatian.
"Takutnya lembaga-lembaga itu banyak yang tidak mendapatkan surat dari pemerintah. Ini bagaimana kepastiannya," kata politikus Partai Amanat nasional (PAN) ini.
Dia juga mengatakan, pemanggilan itu sekaligus rapat kerja (raker) dengan Kemendikbut. Hal itu untuk mempercepat kasus kejahatan seksual di sekolah bertaraf internasional itu cepat selesai.
"Kalau masih Rapat dengar pendapat (RDP) terlalu lama. Langsung Raker saja," katanya.
Eko juga menilai, terkait Kasus JIS pemerintah lebih cenderung bermain aman. Sejumlah pihak banyak yang mendorong pemerintah untuk segera menutup JIS, namun pemerinah tidak tegas.
"Buat saya, pemerintah membuat keputusan yang seakan-akan pro masyarakat. Ambil posisi aman. Dalam pemanggilan itu akan kita tanya sikap tegas Kemendikbud. Termasuk nasib sejumlah anak-anak yang bersekolah di JIS," pungkasnya.
"Kasus ini perlu disikapi. Nanti setelah tanggal 12 Mei kita akan panggil Kemendikbud dan langsung raker menyikapi persoalan JIS," kata Anggota Komisi X DPR RI Eko Hendro Purnomo di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/4/2014).
Bermula dari kasus kejahatan seksual di JIS, dia menilai, sekolah internasional yang ada di Indonesia perlu dicek kembali soal izinnya. Karena, kata dia, kalau tidak ada kejadian tersebut, soal izin itu tidak akan jadi perhatian.
"Takutnya lembaga-lembaga itu banyak yang tidak mendapatkan surat dari pemerintah. Ini bagaimana kepastiannya," kata politikus Partai Amanat nasional (PAN) ini.
Dia juga mengatakan, pemanggilan itu sekaligus rapat kerja (raker) dengan Kemendikbut. Hal itu untuk mempercepat kasus kejahatan seksual di sekolah bertaraf internasional itu cepat selesai.
"Kalau masih Rapat dengar pendapat (RDP) terlalu lama. Langsung Raker saja," katanya.
Eko juga menilai, terkait Kasus JIS pemerintah lebih cenderung bermain aman. Sejumlah pihak banyak yang mendorong pemerintah untuk segera menutup JIS, namun pemerinah tidak tegas.
"Buat saya, pemerintah membuat keputusan yang seakan-akan pro masyarakat. Ambil posisi aman. Dalam pemanggilan itu akan kita tanya sikap tegas Kemendikbud. Termasuk nasib sejumlah anak-anak yang bersekolah di JIS," pungkasnya.
(mhd)
