Risma siapkan dana tak terbatas untuk KBS
Jum'at, 25 April 2014 - 13:32 WIB
Risma siapkan dana tak terbatas untuk KBS
A
A
A
Sindonews.com – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap, Mei 2014 depan, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) sudah mengantongi izin Lembaga Konservasi Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Jika izin LK ini sudah dipegang, pihaknya siap menggelontorkan dana berapapun untuk memperbaiki kebun binatang kebanggaan warga Surabaya itu.
Saat ini, pihak PDTS KBS sudah melayangkan hasil studi lingkungan ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut) yang juga ditembuskan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim). Selanjutnya, pihaknya akan menunggu hasil evaluasi dari Kemenhut. Diharapkan, pekan depan, LK KBS sudah bisa diberikan ke PDTS.
“Jika LK sudah turun, kami siapkan anggarannya, untuk perbaikan KBS. Nilainya tergantung dari PDTS KBS, mintanya berapa, kami siap penuhi,” ujar Risma, panggilan Tri Rismaharini, Jum’at (25/4/2014).
Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menegaskan, sebenarnya KBS tidak memerlukan studi lingkungan. Sebab, KBS ini merupakan lahan konservasi dan sudah ada sejak lama. Bahkan, kebun binatang peninggalan wartawan Belanda ini sudah menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mampu menurunkan tingkat polusi di kota Pahlawan ini.
Adapun syarat untuk mendapat izin LK, PDTS KBS harus memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, fasilitas satwa, fasilitas layanan pengunjung, fasilitas kantor pengelolaan dan fasilitas pengelolaan limbah. “Semua sudah terpenuhi oleh kami,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDTS KBS, Ratna Achjuningrum mengatakan, pihaknya berharap ijin LK KBS secepatnya bisa turun. Jika izin tersebut sudah ada, maka pihaknya punya dasar yang kuat untuk mengembangkan salah satu ikon wisata di Surabaya tersebut.
Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari KBS adalah sarana penunjang pemeliharaan satwa maupun prasarana kelengkapan fasilitas untuk pengunjung KBS. Termasuk tambahan aneka wisata dunia bawah air yang akan dibangun di area KBS.
“Kami juga punya rencana membangun kandang baru. Ini diambil untuk mengatasi over populasi yang terjadi di KBS. Jika kandang sudah memadai, maka satwa akan makin nyaman dan sejahtera,” terangnya.
Jika izin LK ini sudah dipegang, pihaknya siap menggelontorkan dana berapapun untuk memperbaiki kebun binatang kebanggaan warga Surabaya itu.
Saat ini, pihak PDTS KBS sudah melayangkan hasil studi lingkungan ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut) yang juga ditembuskan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim). Selanjutnya, pihaknya akan menunggu hasil evaluasi dari Kemenhut. Diharapkan, pekan depan, LK KBS sudah bisa diberikan ke PDTS.
“Jika LK sudah turun, kami siapkan anggarannya, untuk perbaikan KBS. Nilainya tergantung dari PDTS KBS, mintanya berapa, kami siap penuhi,” ujar Risma, panggilan Tri Rismaharini, Jum’at (25/4/2014).
Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menegaskan, sebenarnya KBS tidak memerlukan studi lingkungan. Sebab, KBS ini merupakan lahan konservasi dan sudah ada sejak lama. Bahkan, kebun binatang peninggalan wartawan Belanda ini sudah menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mampu menurunkan tingkat polusi di kota Pahlawan ini.
Adapun syarat untuk mendapat izin LK, PDTS KBS harus memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, fasilitas satwa, fasilitas layanan pengunjung, fasilitas kantor pengelolaan dan fasilitas pengelolaan limbah. “Semua sudah terpenuhi oleh kami,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDTS KBS, Ratna Achjuningrum mengatakan, pihaknya berharap ijin LK KBS secepatnya bisa turun. Jika izin tersebut sudah ada, maka pihaknya punya dasar yang kuat untuk mengembangkan salah satu ikon wisata di Surabaya tersebut.
Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari KBS adalah sarana penunjang pemeliharaan satwa maupun prasarana kelengkapan fasilitas untuk pengunjung KBS. Termasuk tambahan aneka wisata dunia bawah air yang akan dibangun di area KBS.
“Kami juga punya rencana membangun kandang baru. Ini diambil untuk mengatasi over populasi yang terjadi di KBS. Jika kandang sudah memadai, maka satwa akan makin nyaman dan sejahtera,” terangnya.
(lns)
