Pakde Karwo bantah telantarkan pengungsi Syiah
Selasa, 15 April 2014 - 20:33 WIB
Pakde Karwo bantah telantarkan pengungsi Syiah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan jatah makan untuk pengungsi Syiah hingga kini masih terus berjalan.
Meski bukan berupa nasi kotak dan prasmanan seperti sebelumnya, jatah tersebut tetap akan diberikan dalam bentuk uang. Tujuannya, para pengungsi bisa memilih menu sesuai selera mereka masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Soekarwo menanggapi isu miring yang merebak selama ini. Bahwa per-tanggal 12 April mendatang, para pengungsi Syiah tidak akan lagi mendapat jatah makan dari Pemprov Jatim.
“Tidak benar kalau kita menelantarkan mereka. Apalagi tidak memberi jatah makan. Kita tetap bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungna hidup mereka,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, Selasa (15/4/2014).
Soekarwo menjelaskan, penggantian jatah makan dalam bentuk uang adalah permintaan para pengungsi sendiri. “Kalau mereka tidak minta, tidak mungkin perubahan ini kita lakukan. Dan sekarang sudah kita realisasikan. Setiap bulan mereka diberi jatah Rp720 ribu/orang untuk 200 pengungsi,” katanya.
Sehingga dalam satu bulan, Pemprov Jatim harus mengeluarkan dana sebesar Rp166 juta. “Kalau minggu lalu belum cair, itu karena permintaan mereka hari Jumat. Sehinggga tidak bisa langsung dicairkan kecuali hari kerja,” tukas mantan Sekdaprov Jatim era Gubernur Imam Utomo ini.
Jatah makan berupa uang tunai ini, lanjutnya, terus akan diberikan sampai mereka bisa mandiri atau kembali ke Desa masing-masing sesuai rencana semula.
Karena itu, pihaknya hingga kini terus intens menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, Pemprov Jatim, Kementerian Agama, Pemkab Sampang dan Ulama di Sampang.
“Yakinlah bahwa Pemprov sama sekali tidak menelantarkan. Ini menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. Kalau ada berita tidak dapat jatah makan atau dihentikan, itu keliru,” ujarnya.
Baca juga berita pilihan:
Tri Rismaharini diperiksa Polda Jatim
Meski bukan berupa nasi kotak dan prasmanan seperti sebelumnya, jatah tersebut tetap akan diberikan dalam bentuk uang. Tujuannya, para pengungsi bisa memilih menu sesuai selera mereka masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Soekarwo menanggapi isu miring yang merebak selama ini. Bahwa per-tanggal 12 April mendatang, para pengungsi Syiah tidak akan lagi mendapat jatah makan dari Pemprov Jatim.
“Tidak benar kalau kita menelantarkan mereka. Apalagi tidak memberi jatah makan. Kita tetap bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungna hidup mereka,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, Selasa (15/4/2014).
Soekarwo menjelaskan, penggantian jatah makan dalam bentuk uang adalah permintaan para pengungsi sendiri. “Kalau mereka tidak minta, tidak mungkin perubahan ini kita lakukan. Dan sekarang sudah kita realisasikan. Setiap bulan mereka diberi jatah Rp720 ribu/orang untuk 200 pengungsi,” katanya.
Sehingga dalam satu bulan, Pemprov Jatim harus mengeluarkan dana sebesar Rp166 juta. “Kalau minggu lalu belum cair, itu karena permintaan mereka hari Jumat. Sehinggga tidak bisa langsung dicairkan kecuali hari kerja,” tukas mantan Sekdaprov Jatim era Gubernur Imam Utomo ini.
Jatah makan berupa uang tunai ini, lanjutnya, terus akan diberikan sampai mereka bisa mandiri atau kembali ke Desa masing-masing sesuai rencana semula.
Karena itu, pihaknya hingga kini terus intens menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, Pemprov Jatim, Kementerian Agama, Pemkab Sampang dan Ulama di Sampang.
“Yakinlah bahwa Pemprov sama sekali tidak menelantarkan. Ini menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. Kalau ada berita tidak dapat jatah makan atau dihentikan, itu keliru,” ujarnya.
Baca juga berita pilihan:
Tri Rismaharini diperiksa Polda Jatim
(rsa)
