Kemplang fasos & fasum, DKI dirugikan Rp80 triliun
Selasa, 08 April 2014 - 15:35 WIB
Kemplang fasos & fasum, DKI dirugikan Rp80 triliun
A
A
A
Sindonews.com - Banyaknya pengembang yang belum menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian hingga Rp80 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji, akan memaksa para pengembang yang belum menyerahkan fasos/fasum tersebut.
"Kami kapok dengan ulah pengembang yang cuma janji. Namun, setelah bangunan selesai, ditinggalkan," kata pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Ahok mengatakan, kunci kesalahan selama ini berada pada Dinas Tata Ruang dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Karena, kata dia, fasos dan fasum seharusnya diserahkan oleh pengembang sesuai yang tertera dalam surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT).
Tetapi, kata politikus Partai Gerindra ini, banyak pengembang nakal yang mangkir menyerahkan fasos dan fasum itu. Fasilitas yang belum diserahkan berupa jalan, taman, rumah ibadah, dan fasilitas publik lain ditaksir mencapai Rp80 triliun.
Penyimpangan ini sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Anehnya, sejak itu tidak ada gubernur yang mau menagih fasos/fasum kepada pengembang nakal tersebut.
"Ini kan lucu, tapi SIPPT-nya bisa keluar," katanya.
Baca:
Parkir liar, DKI harus buat fasos dan fasum
Tempati fasos-fasum, gereja disoal
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji, akan memaksa para pengembang yang belum menyerahkan fasos/fasum tersebut.
"Kami kapok dengan ulah pengembang yang cuma janji. Namun, setelah bangunan selesai, ditinggalkan," kata pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Ahok mengatakan, kunci kesalahan selama ini berada pada Dinas Tata Ruang dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Karena, kata dia, fasos dan fasum seharusnya diserahkan oleh pengembang sesuai yang tertera dalam surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT).
Tetapi, kata politikus Partai Gerindra ini, banyak pengembang nakal yang mangkir menyerahkan fasos dan fasum itu. Fasilitas yang belum diserahkan berupa jalan, taman, rumah ibadah, dan fasilitas publik lain ditaksir mencapai Rp80 triliun.
Penyimpangan ini sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Anehnya, sejak itu tidak ada gubernur yang mau menagih fasos/fasum kepada pengembang nakal tersebut.
"Ini kan lucu, tapi SIPPT-nya bisa keluar," katanya.
Baca:
Parkir liar, DKI harus buat fasos dan fasum
Tempati fasos-fasum, gereja disoal
(mhd)
