Jokowi harus tahu etika berpolitik
Selasa, 08 April 2014 - 10:07 WIB
Jokowi harus tahu etika berpolitik
A
A
A
Sindonews.com - Deklarasi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai Calon Presiden dari PDIP dinilai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi akan menjadi bumerang bagi Jokowi sendiri.
"Pak Jokowi kan orang muda, harus tahu etika berpolitik, seperti Pak Gita (Wirjawan) mau ikut konvensi mundur dari Menteri Perdagangan, ya harusnya kalau orang muda enggak usah takut kariernya rusak," katanya saat dihubungi oleh Sindonews, Selasa (8/4/2014).
Sanusi mencontohkan tak hanya Gita Wirjawan, Dino Pati Djalal juga mundur sebagai Dubes AS untuk nyapres.
Sanusi menjelaskan bahwa dengan mundurnya Jokowi dari gubernur tentunya akan mempermudah dirinya untuk berkampanye.
"Jokowi biar bisa leluasa nyapres, kalau hanya sekedar cuti nanti malah menjadi polemik, kampanye tapi pakai APBD. Kalau isu begitu kan tidak bagus," lanjutnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Joko Widodo dideklarasikan sebagai Calon Presiden dari PDIP dan menjadi juru kampanye terbuka untuk Pemilihan Legislatif yang berakhir 5 April 2014 kemarin.
Sebelumnya, Jokowi juga cuek dan tak mau ambil pusing terkait desakan dari DPRD DKI agar dirinya mundur jika ingin maju sebagai calon presiden.
Dengan argumen Pasal 7 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi mengaku tidak perlu mundur karena dirinya merupakan pejabat tinggi negara.
Berbeda dengan pejabat negara seperti Ketua MA, Ketua MK, Panlima TNI, atau Kapolri yang harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca juga:
Warga Jakarta keberatan Jokowi nyapres
Pedagang Tanah Abang ikut kritik Jokowi nyapres
Jokowi nyapres pembangunan berpotensi terhambat
"Pak Jokowi kan orang muda, harus tahu etika berpolitik, seperti Pak Gita (Wirjawan) mau ikut konvensi mundur dari Menteri Perdagangan, ya harusnya kalau orang muda enggak usah takut kariernya rusak," katanya saat dihubungi oleh Sindonews, Selasa (8/4/2014).
Sanusi mencontohkan tak hanya Gita Wirjawan, Dino Pati Djalal juga mundur sebagai Dubes AS untuk nyapres.
Sanusi menjelaskan bahwa dengan mundurnya Jokowi dari gubernur tentunya akan mempermudah dirinya untuk berkampanye.
"Jokowi biar bisa leluasa nyapres, kalau hanya sekedar cuti nanti malah menjadi polemik, kampanye tapi pakai APBD. Kalau isu begitu kan tidak bagus," lanjutnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Joko Widodo dideklarasikan sebagai Calon Presiden dari PDIP dan menjadi juru kampanye terbuka untuk Pemilihan Legislatif yang berakhir 5 April 2014 kemarin.
Sebelumnya, Jokowi juga cuek dan tak mau ambil pusing terkait desakan dari DPRD DKI agar dirinya mundur jika ingin maju sebagai calon presiden.
Dengan argumen Pasal 7 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi mengaku tidak perlu mundur karena dirinya merupakan pejabat tinggi negara.
Berbeda dengan pejabat negara seperti Ketua MA, Ketua MK, Panlima TNI, atau Kapolri yang harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca juga:
Warga Jakarta keberatan Jokowi nyapres
Pedagang Tanah Abang ikut kritik Jokowi nyapres
Jokowi nyapres pembangunan berpotensi terhambat
(ysw)
