Ini alasan PKL Gembrong penuhi trotoar
Jum'at, 04 April 2014 - 05:43 WIB
Ini alasan PKL Gembrong penuhi trotoar
A
A
A
Sindonews.com - Terkait kurangnya minat para PKL Gembrong dengan relokasi di Pasar Gembrong Baru milik PD Pasar Jaya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengklaim sudah memprediksi kondisi tersebut.
"Saya seminggu lalu sidak ke Pasar Gembrong, para pedagang keluhkan dua hal paling utama," kata Ali Mahsum, Ketua Umum APKLI saat dihubungi oleh Sindonews, Kamis 3 April 2014.
Ali mengaku keluhan yang utama adalah omset yang menurun dan merugi. Kemudian adanya kekhawatiran para PKL yang akan diancam digusur secara paksa nanti.
"Mereka mengeluh dibayang-bayangi, diancam akan digusur pasca pemilu," ujarnya.
Ali sendiri telah menyampaikan kepada PKL Gembrong agar mereka dapat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Nanti kami akan mencari win-win solution bersama dengan Pemprov DKI untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi PKL," ujarnya.
Ali juga menambahkan bahwa payung hukum yang dimaksud disini adalah Pemprov DKI harus mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL yang selama ini belum ada di Jakarta.
"Enggak bisa cuman hanya peraturan presiden atau peraturan gubernur saja namun juga harus ada peraturan daerah tentang PKL yang semestinya ada," katanya.
Ali mengaku upaya ini yang sedang diperjuangkan APKLI agar PKL mendapatkan tempat berdagang yang layak sesuai dengan karakter dasar PKL itu sendiri.
Baca juga:
Kupon hingga dangdutan tak membuat PKL bergeming
APKLI nilai Jokowi gagal sejahterakan PKL
"Saya seminggu lalu sidak ke Pasar Gembrong, para pedagang keluhkan dua hal paling utama," kata Ali Mahsum, Ketua Umum APKLI saat dihubungi oleh Sindonews, Kamis 3 April 2014.
Ali mengaku keluhan yang utama adalah omset yang menurun dan merugi. Kemudian adanya kekhawatiran para PKL yang akan diancam digusur secara paksa nanti.
"Mereka mengeluh dibayang-bayangi, diancam akan digusur pasca pemilu," ujarnya.
Ali sendiri telah menyampaikan kepada PKL Gembrong agar mereka dapat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Nanti kami akan mencari win-win solution bersama dengan Pemprov DKI untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi PKL," ujarnya.
Ali juga menambahkan bahwa payung hukum yang dimaksud disini adalah Pemprov DKI harus mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL yang selama ini belum ada di Jakarta.
"Enggak bisa cuman hanya peraturan presiden atau peraturan gubernur saja namun juga harus ada peraturan daerah tentang PKL yang semestinya ada," katanya.
Ali mengaku upaya ini yang sedang diperjuangkan APKLI agar PKL mendapatkan tempat berdagang yang layak sesuai dengan karakter dasar PKL itu sendiri.
Baca juga:
Kupon hingga dangdutan tak membuat PKL bergeming
APKLI nilai Jokowi gagal sejahterakan PKL
(ysw)
