Ada kecurangan dan kolusi di pengadaan bus Transjakarta
Selasa, 18 Maret 2014 - 15:15 WIB
Ada kecurangan dan kolusi di pengadaan bus Transjakarta
A
A
A
Sindonews.com - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menduga ada kecurangan dan kolusi dalam pengadaan bus Transjakarta sebanyak 656 unit, yang menimbulkan kerugian Pemprov DKI sebesar Rp53,5 miliar.
Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengatakan hal tersebut. Berdasarkan keterangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), kata dia, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan menjadi persyaratan wajib dalam pengadaan lelang.
"Adanya SIUP akan menutup kesempatan bagi agen pemegang merek untuk mengikuti lelang secara langsung," ujar Tigor dalam siaran persnya yang diterima wartawan, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Dengan adanya pembagian lelang per paket yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, menurutnya, akan memunculkan potensi keberagaman harga walaupun memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama.
"Ada indikasi keberagaman harga di paket bus sedang dan single untuk barang dengan merek yang sama-sama Ankai. Jika lelang hanya dibuka satu paket (tidak lima paket) per tipe bus saja, maka potensi keberagaman harga tadi akan hilang," katanya.
Baca:
Korupsi Transjakarta, KPK didesak periksa Jokowi
Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengatakan hal tersebut. Berdasarkan keterangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), kata dia, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan menjadi persyaratan wajib dalam pengadaan lelang.
"Adanya SIUP akan menutup kesempatan bagi agen pemegang merek untuk mengikuti lelang secara langsung," ujar Tigor dalam siaran persnya yang diterima wartawan, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Dengan adanya pembagian lelang per paket yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, menurutnya, akan memunculkan potensi keberagaman harga walaupun memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama.
"Ada indikasi keberagaman harga di paket bus sedang dan single untuk barang dengan merek yang sama-sama Ankai. Jika lelang hanya dibuka satu paket (tidak lima paket) per tipe bus saja, maka potensi keberagaman harga tadi akan hilang," katanya.
Baca:
Korupsi Transjakarta, KPK didesak periksa Jokowi
(mhd)
