BEM Nasional bakal kaji amandemen UUD 1945
Selasa, 18 Maret 2014 - 08:44 WIB
BEM Nasional bakal kaji amandemen UUD 1945
A
A
A
Sindonews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan BEM Nasional mencoba merefleksikan proses demokratisasi yang sedang berjalan. Salah satunya dengan mengkaji amandemen UUD 1945.
"Sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, kami mencoba mengkonsolidasikan seluruh BEM se-Indonesia dalam kongres ke III yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada 19-22 Maret 2014," kata Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syaefuddin, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2014).
Karena menurut mahasiswa, demokrasi masih dianggap belum mampu menciptakan bangsa Indonesia yang mandiri.
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini dinilai kebablasan dan melahirkan sistem demokrasi transaksional.
Selain itu, menjamurnya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit politik, membuat masyarakat apatis dengan proses politik sebagai instrumen dalam era demokrasi.
Hukum yang seharusnya ditegakkan dengan adil, juga masih menjadi permainan para politisi untuk meraih kepentingan segelintir orang.
Dalam hal ekonomi, amandemen UUD 1945 juga masih belum mampu membawa kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia.
Hal itu terlihat dengan masih maraknya eksploitasi yang dilakukan oleh asing terhadap beberapa sumber daya alam (SDA) yang ada.
Sehingga banyak perusahaan-perusahaan asing yang masih menguasai SDA di Indonesia dan masih tingginya angka impor beberapa bahan makanan pokok dari beberapa negara tetangga.
"Oleh karena itu amandemen UUD 1945 perlu mendapat perhatian serius untuk dikaji ulang," jelas Syaefuddin.
Beberapa tokoh nasional seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga akan dihadirkan untuk berbagi pemikiran dengan ratusan mahasiswa yang datang dari penjuru Indonesia.
Selain mengadakan Dialog Kebangsaan dengan beberapa tokoh nasional, Kongres III BEM Nasional ini diharapkan bisa memunculkan gagasan besar untuk Indonesia masa depan.
"Sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, kami mencoba mengkonsolidasikan seluruh BEM se-Indonesia dalam kongres ke III yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada 19-22 Maret 2014," kata Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syaefuddin, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2014).
Karena menurut mahasiswa, demokrasi masih dianggap belum mampu menciptakan bangsa Indonesia yang mandiri.
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini dinilai kebablasan dan melahirkan sistem demokrasi transaksional.
Selain itu, menjamurnya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit politik, membuat masyarakat apatis dengan proses politik sebagai instrumen dalam era demokrasi.
Hukum yang seharusnya ditegakkan dengan adil, juga masih menjadi permainan para politisi untuk meraih kepentingan segelintir orang.
Dalam hal ekonomi, amandemen UUD 1945 juga masih belum mampu membawa kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia.
Hal itu terlihat dengan masih maraknya eksploitasi yang dilakukan oleh asing terhadap beberapa sumber daya alam (SDA) yang ada.
Sehingga banyak perusahaan-perusahaan asing yang masih menguasai SDA di Indonesia dan masih tingginya angka impor beberapa bahan makanan pokok dari beberapa negara tetangga.
"Oleh karena itu amandemen UUD 1945 perlu mendapat perhatian serius untuk dikaji ulang," jelas Syaefuddin.
Beberapa tokoh nasional seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga akan dihadirkan untuk berbagi pemikiran dengan ratusan mahasiswa yang datang dari penjuru Indonesia.
Selain mengadakan Dialog Kebangsaan dengan beberapa tokoh nasional, Kongres III BEM Nasional ini diharapkan bisa memunculkan gagasan besar untuk Indonesia masa depan.
(sms)
