Bantuan rumah tak layak di Garut diduga diselewengkan
Senin, 10 Maret 2014 - 14:48 WIB
Bantuan rumah tak layak di Garut diduga diselewengkan
A
A
A
Sindonews.com - Program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi warga miskin di Kabupaten Garut diduga diselewengkan.
Puluhan warga dan para ketua RW di Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, mempertanyakan kualitas bahan bangunan dari program yang diberikan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, jumlah rumah tidak layak di Kelurahan Cimuncang yang mendapat bantuan rehab ini tercatat sebanyak 70 unit. Masing-masing rumah, mendapat bahan bangunan senilai Rp7 juta.
“Awalnya warga sangat senang dengan adanya rencana bantuan dari pemerintah ini. Namun pada prakteknya menjadi berantakan. Ada warga yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak dapat, dan ada juga warga yang mendapat bantuan namun bahan bangunannya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan,” kata Yayat Hidayat, Ketua RW04 Kampung Kalampayan, Kelurahan Cimuncang, Senin (10/3/2014).
Dia mencontohkan, ada warga yang mendapat bahan bangunan berupa pasir namun rumahnya mengalami kerusakan fisik pada bagian atap. Hal yang sama juga terjadi pada sejumlah warga penerima bantuan lainnya.
“Warga menerima bahan bangunan yang sama sekali tidak mereka butuhkan. Selain itu, kualitas bahan bangunannya jelek bila dibandingkan dengan biasanya. Pengiriman bahan pun tidak dilakukan di depan rumah warga penerima, melainkan di simpan di tempat yang jauh. Sehingga penerima harus mengeluarkan ongkos angkut untuk membawanya. Kami yakin bantuan dari pemerintah itu sudah disalahgunakan kelompok masyarakat yang mengelolanya,” ujarnya.
Menurut Yayat, sebelum bantuan diberikan, dia dan para ketua RW tidak pernah diajak untuk berkomunikasi mengenai siapa saja warga yang berhak menerima bantuan. Dengan demikian, menjadi wajar bila bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.
“Saya menilai warga yang menerima memiliki kedekatan dengan kelompok pengelola. Semua RW tidak pernah dilibatkan dalam rapat,” ucapnya.
Sementara itu, Camat Garut Kota Nurdin Yana meminta agar kelompok masyarakat yang mengelola bantuan itu untuk segera memperbaiki kesalahan yang ada. Dia pun mendesak agar barang-barang yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat ditarik kembali agar bisa ditukar.
“Bahan yang sudah dikirim namun tidak sesuai harus ditarik kembali. Bagaimana pun juga bahan-bahan itu tetap memiliki nilai. Program ini menggunakan uang rakyat dan untuk rakyat miskin,” tukasnya.
Puluhan warga dan para ketua RW di Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, mempertanyakan kualitas bahan bangunan dari program yang diberikan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, jumlah rumah tidak layak di Kelurahan Cimuncang yang mendapat bantuan rehab ini tercatat sebanyak 70 unit. Masing-masing rumah, mendapat bahan bangunan senilai Rp7 juta.
“Awalnya warga sangat senang dengan adanya rencana bantuan dari pemerintah ini. Namun pada prakteknya menjadi berantakan. Ada warga yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak dapat, dan ada juga warga yang mendapat bantuan namun bahan bangunannya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan,” kata Yayat Hidayat, Ketua RW04 Kampung Kalampayan, Kelurahan Cimuncang, Senin (10/3/2014).
Dia mencontohkan, ada warga yang mendapat bahan bangunan berupa pasir namun rumahnya mengalami kerusakan fisik pada bagian atap. Hal yang sama juga terjadi pada sejumlah warga penerima bantuan lainnya.
“Warga menerima bahan bangunan yang sama sekali tidak mereka butuhkan. Selain itu, kualitas bahan bangunannya jelek bila dibandingkan dengan biasanya. Pengiriman bahan pun tidak dilakukan di depan rumah warga penerima, melainkan di simpan di tempat yang jauh. Sehingga penerima harus mengeluarkan ongkos angkut untuk membawanya. Kami yakin bantuan dari pemerintah itu sudah disalahgunakan kelompok masyarakat yang mengelolanya,” ujarnya.
Menurut Yayat, sebelum bantuan diberikan, dia dan para ketua RW tidak pernah diajak untuk berkomunikasi mengenai siapa saja warga yang berhak menerima bantuan. Dengan demikian, menjadi wajar bila bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.
“Saya menilai warga yang menerima memiliki kedekatan dengan kelompok pengelola. Semua RW tidak pernah dilibatkan dalam rapat,” ucapnya.
Sementara itu, Camat Garut Kota Nurdin Yana meminta agar kelompok masyarakat yang mengelola bantuan itu untuk segera memperbaiki kesalahan yang ada. Dia pun mendesak agar barang-barang yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat ditarik kembali agar bisa ditukar.
“Bahan yang sudah dikirim namun tidak sesuai harus ditarik kembali. Bagaimana pun juga bahan-bahan itu tetap memiliki nilai. Program ini menggunakan uang rakyat dan untuk rakyat miskin,” tukasnya.
(rsa)
