Sekolah negeri di Jakarta dijadikan tempat tinggal
Minggu, 02 Maret 2014 - 22:30 WIB
Sekolah negeri di Jakarta dijadikan tempat tinggal
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK) dengan total 80 jiwa tinggal di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22, Jembatan Batu No 74, Kelurahan Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat. Ke 29 KK merupakan keluarga mantan guru dan kepala sekolah SMPN tersebut.
Ketua RT002/05 Kelurahan Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, Slamet Riyadi, mengatakan ke 29 KK yang tinggal di lantai tiga SMPN 22 bukanlah penghuni liar. Sebab, sejak dijadikannya sekolah ini menjadi sekolah negeri pada 1960-an, sejumlah guru dan pengurus sekolah telah diizinkan untuk tinggal di lingkungan sekolah.
"Beberapa warga yang tinggal di SMPN bahkan sudah tinggal di sini sejak 1950an. Mereka merupakan pegawai sini juga. Semuanya mengabdi di sini, jadi bukan penghuni liar," kata pria yang bertempat tinggal di belakang bangunan sekolah itu, Minggu (2/3/2014).
Mantan penjaga sekolah sejak 1973 itu mengaku, memiliki izin menempati bangunan di belakangan sekolah usai mendapatkan S.K pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1979.
Kendati demikian, dia mengakui jika warganya sebanyak 29 KK itu dua minggu lalu telah diundang dan diajak bicara oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait tidak lagi boleh tinggal di lingkungan sekolah yang merupakan cagar budaya itu.
Untuk itu dia meminta kepada pemerintah agar tidak begitu saja mengusir warga yang merupakan para pengabdi bangsa. Terlebih mereka tidak memiliki tempat tinggal yang jelas jika diusir begitu saja.
"Dalam pembicaraan dengan Disdik, kami tidak boleh lagi memanfaatkan lahan bangunan sekolah ini yang merupakan cagar budaya," ungkapnya.
Salah satu penghuni SMPN, Rizki,38, mengaku jika dirinya tinggal di rumah mertuanya, Nur Lilis yang merupakan seorang pensiunan guru SMPN 22 pada 2010 lalu.
"Mertua saya sudah tinggal di sini sejak 1979. Nah, 2010 setelah pensiun, beliau pindah ke Tangerang. Ruangan ini kemudian saya dan istri saya yang menempati. Sebab kami kerja di sekitar kawasan Kota Tua," ujarnya.
Rizki juga mengakui jika dirinya pada dua minggu lalu diundang rapat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta di ruang sekolah. Namun, dirinya tidak sempat menghadiri dan diwakilkan oleh istrinya. Dalam rapat tersebut, diberitahukan jika habis lebaran tahun ini, para warga tidak boleh lagi menempati bangunan.
"Saya enggak tahu kapan akan pindah. Dalam rapat hanya membahas pengusiran tanpa solusi. Lagian, isu pindah ini sudah dari dulu ada, tapi enggak terlaksana," ungkap Rizki yang tinggal bersama istri dan dua anaknya di ruangan berukuran 2,5x10 meter itu.
Kasudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Barat, Delly Indirayati mengakui jika dak lantai atas gedung SMPN 22 tersebut dibangun tempat tinggal oleh para pensiunan guru dan kepala sekolah yang pernah mengajar di SMPN 22 tersebut meski aktifitas belajar masih terus berjalan.
Namun, dia enggan menjawab mengenai legal atau ilegal keberadaan penghuni di dak atas bangunan tersebut. “Keberadaan gedung SMPN 22 satu areal dengan SDN 06. Namun hanya gedung SMPN 22 yang lantai atasnya dibangun kembali oleh para guru dan mantan kepala sekolah," ungkapnya.
Selain itu, Delly juga mengakui jika kondisi gedung pendidikan diatas tanah 1000 m2 kondisinya sangat memprihatinkan. Dikala hujan, lantai dua bangunan SMPN kerap bocor dan lantai dasar tergenang.
Untuk itu tahun depan, pihaknya berencana melakukan renovasi total gedung SMPN 22 dan SDN 06. Namun renovasi tersebut mengalami kendala, mengingat keberadaan kedua gedung sekolah tersebut diklaim Dinas Pariwisata dan Budaya masuk bangunan cagar budaya hingga tidak diperbolehkan untuk direnovasi total.
"Kami hanya bisa melakukan mediasi kepada puluhan warga yang bertempat tinggal agar segera pindah dan mereka setuju bersedia pindah dalam waktu dekat ini," ungkapnya.
Ketua RT002/05 Kelurahan Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, Slamet Riyadi, mengatakan ke 29 KK yang tinggal di lantai tiga SMPN 22 bukanlah penghuni liar. Sebab, sejak dijadikannya sekolah ini menjadi sekolah negeri pada 1960-an, sejumlah guru dan pengurus sekolah telah diizinkan untuk tinggal di lingkungan sekolah.
"Beberapa warga yang tinggal di SMPN bahkan sudah tinggal di sini sejak 1950an. Mereka merupakan pegawai sini juga. Semuanya mengabdi di sini, jadi bukan penghuni liar," kata pria yang bertempat tinggal di belakang bangunan sekolah itu, Minggu (2/3/2014).
Mantan penjaga sekolah sejak 1973 itu mengaku, memiliki izin menempati bangunan di belakangan sekolah usai mendapatkan S.K pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1979.
Kendati demikian, dia mengakui jika warganya sebanyak 29 KK itu dua minggu lalu telah diundang dan diajak bicara oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait tidak lagi boleh tinggal di lingkungan sekolah yang merupakan cagar budaya itu.
Untuk itu dia meminta kepada pemerintah agar tidak begitu saja mengusir warga yang merupakan para pengabdi bangsa. Terlebih mereka tidak memiliki tempat tinggal yang jelas jika diusir begitu saja.
"Dalam pembicaraan dengan Disdik, kami tidak boleh lagi memanfaatkan lahan bangunan sekolah ini yang merupakan cagar budaya," ungkapnya.
Salah satu penghuni SMPN, Rizki,38, mengaku jika dirinya tinggal di rumah mertuanya, Nur Lilis yang merupakan seorang pensiunan guru SMPN 22 pada 2010 lalu.
"Mertua saya sudah tinggal di sini sejak 1979. Nah, 2010 setelah pensiun, beliau pindah ke Tangerang. Ruangan ini kemudian saya dan istri saya yang menempati. Sebab kami kerja di sekitar kawasan Kota Tua," ujarnya.
Rizki juga mengakui jika dirinya pada dua minggu lalu diundang rapat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta di ruang sekolah. Namun, dirinya tidak sempat menghadiri dan diwakilkan oleh istrinya. Dalam rapat tersebut, diberitahukan jika habis lebaran tahun ini, para warga tidak boleh lagi menempati bangunan.
"Saya enggak tahu kapan akan pindah. Dalam rapat hanya membahas pengusiran tanpa solusi. Lagian, isu pindah ini sudah dari dulu ada, tapi enggak terlaksana," ungkap Rizki yang tinggal bersama istri dan dua anaknya di ruangan berukuran 2,5x10 meter itu.
Kasudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Barat, Delly Indirayati mengakui jika dak lantai atas gedung SMPN 22 tersebut dibangun tempat tinggal oleh para pensiunan guru dan kepala sekolah yang pernah mengajar di SMPN 22 tersebut meski aktifitas belajar masih terus berjalan.
Namun, dia enggan menjawab mengenai legal atau ilegal keberadaan penghuni di dak atas bangunan tersebut. “Keberadaan gedung SMPN 22 satu areal dengan SDN 06. Namun hanya gedung SMPN 22 yang lantai atasnya dibangun kembali oleh para guru dan mantan kepala sekolah," ungkapnya.
Selain itu, Delly juga mengakui jika kondisi gedung pendidikan diatas tanah 1000 m2 kondisinya sangat memprihatinkan. Dikala hujan, lantai dua bangunan SMPN kerap bocor dan lantai dasar tergenang.
Untuk itu tahun depan, pihaknya berencana melakukan renovasi total gedung SMPN 22 dan SDN 06. Namun renovasi tersebut mengalami kendala, mengingat keberadaan kedua gedung sekolah tersebut diklaim Dinas Pariwisata dan Budaya masuk bangunan cagar budaya hingga tidak diperbolehkan untuk direnovasi total.
"Kami hanya bisa melakukan mediasi kepada puluhan warga yang bertempat tinggal agar segera pindah dan mereka setuju bersedia pindah dalam waktu dekat ini," ungkapnya.
(maf)
