Pemerintah tak serius selesaikan persoalan asap
Kamis, 27 Februari 2014 - 11:26 WIB
Pemerintah tak serius selesaikan persoalan asap
A
A
A
Sindonews.com - Sudah tiga pekan ini kabut asap menyeliputi Riau. Provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning kini berstatus darurat asap.
Tidak hanya warga Riau yang merasakan dampak asap itu, juga warga yang berada di provinsi tetangga seperti Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Bahkan Malaysia dan Singapura juga terkena dampaknya.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru menyebut kebakaran hutan di Riau baru akan berakhir Maret.
Hal ini dikarekan Januari hingga Maret hujan masih minim. Riau yang merupakan daerah rawa gambut akan sangat mudah terbakar bila terjadi musim kering.
Bila terbakar, maka akan sulit dipadamkan, walau terlihat sudah padam dari permukaan, namun api membara di dalam gambut dan dalam waktu tidak terlalu api akan muncul ke permukaan, yang menyebabkan terjadi api.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kebakaran hutan dan lahan terjadi sudah sejak tahun 1997. Artinya sudah 17 tahun bencana asap terus berulang. Bahkan dalam setahun terjadi dua kali musim asap. Walhi menyebut kebakaran hutan dan lahan di Riau banyak terjadi di areal konsesi perusahaan.
"Pada tahun 2013, kita melaporkan ratusan perusahaan di Riau yang terindikasi membakar lahan. Karena kita temukan daerah konsesi mereka terbakar. Karena memang cara efektif membuka lahan adalah dengan membakar, selain cepat tentu murah. Dan setiap tahunnya perusahaan itu-itu saja yang membakar lahan.
Dari ratusan perusahaan yang kita laporkan, hanya delapan yang diproses, namun cuma satu yang saat ini jelas proses hukumnya yakni perusahaan sawit asal Malaysia, PT Adei Plantation," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau, Kamis (26/2/2014)
Pemerintah sendiri dinilai tidak serius menangani kebakaran hutan dan lahan. Penangan asap seperti 'tiba di mata dipejamkan tiba di perut di kempeskan" artinya saat kebakaran besar sudah terjadi, pemerintah baru sibuk melakukan pemadaman
"Yang hanya dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan sektor hilir yakni usaha memadamkan api. Padahal pemadamannya memakan dananya cukup mahal sampai ratusan miliar dan ini memakai uang rakyat. Pemerintah tidak melihat sektor hulu yakni mencari akar permasalahannya apa. Seharusnya pemerintah tegas pada perusahaan, bagi siapa perusahaan tidak menjaga kawasan jadi kebakaran harus dicabut izinnya. Jika tidak sampai kapanpun tidak ada penyelesaian. Atau jangan-jangan kebakaran hutan ini sebagai ajang proyek pemerintah untuk menyedot dana uang rakyat," tukasnya.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dalam setiap tahun, rata-rata luas lahan yang terbakar sekira 17 ribu hektar. Dan dalam waktu tiga pekan ini, sudah 24 ribu lebih warga Riau terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat menghirup asap.
Baca juga: Hirup kabut asap, 22.144 warga Riau mengidap ISPA
Tidak hanya warga Riau yang merasakan dampak asap itu, juga warga yang berada di provinsi tetangga seperti Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Bahkan Malaysia dan Singapura juga terkena dampaknya.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru menyebut kebakaran hutan di Riau baru akan berakhir Maret.
Hal ini dikarekan Januari hingga Maret hujan masih minim. Riau yang merupakan daerah rawa gambut akan sangat mudah terbakar bila terjadi musim kering.
Bila terbakar, maka akan sulit dipadamkan, walau terlihat sudah padam dari permukaan, namun api membara di dalam gambut dan dalam waktu tidak terlalu api akan muncul ke permukaan, yang menyebabkan terjadi api.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kebakaran hutan dan lahan terjadi sudah sejak tahun 1997. Artinya sudah 17 tahun bencana asap terus berulang. Bahkan dalam setahun terjadi dua kali musim asap. Walhi menyebut kebakaran hutan dan lahan di Riau banyak terjadi di areal konsesi perusahaan.
"Pada tahun 2013, kita melaporkan ratusan perusahaan di Riau yang terindikasi membakar lahan. Karena kita temukan daerah konsesi mereka terbakar. Karena memang cara efektif membuka lahan adalah dengan membakar, selain cepat tentu murah. Dan setiap tahunnya perusahaan itu-itu saja yang membakar lahan.
Dari ratusan perusahaan yang kita laporkan, hanya delapan yang diproses, namun cuma satu yang saat ini jelas proses hukumnya yakni perusahaan sawit asal Malaysia, PT Adei Plantation," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau, Kamis (26/2/2014)
Pemerintah sendiri dinilai tidak serius menangani kebakaran hutan dan lahan. Penangan asap seperti 'tiba di mata dipejamkan tiba di perut di kempeskan" artinya saat kebakaran besar sudah terjadi, pemerintah baru sibuk melakukan pemadaman
"Yang hanya dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan sektor hilir yakni usaha memadamkan api. Padahal pemadamannya memakan dananya cukup mahal sampai ratusan miliar dan ini memakai uang rakyat. Pemerintah tidak melihat sektor hulu yakni mencari akar permasalahannya apa. Seharusnya pemerintah tegas pada perusahaan, bagi siapa perusahaan tidak menjaga kawasan jadi kebakaran harus dicabut izinnya. Jika tidak sampai kapanpun tidak ada penyelesaian. Atau jangan-jangan kebakaran hutan ini sebagai ajang proyek pemerintah untuk menyedot dana uang rakyat," tukasnya.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dalam setiap tahun, rata-rata luas lahan yang terbakar sekira 17 ribu hektar. Dan dalam waktu tiga pekan ini, sudah 24 ribu lebih warga Riau terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat menghirup asap.
Baca juga: Hirup kabut asap, 22.144 warga Riau mengidap ISPA
(lns)
