Risma mengadu ke DPR, ini komentar Soekarwo
Jum'at, 21 Februari 2014 - 18:26 WIB
Risma mengadu ke DPR, ini komentar Soekarwo
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengomentari langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mengadukan pengangkatan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Wisnu Sakti Buana ke pimpinan DPR.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, dalam sebuah negara demokrasi setiap orang memiliki hak. Bahkan, Risma sah-sah saja membawa persoalan ini ke ranah politik dengan mengadu ke Pimpinan DPR RI Priyo Budi Santoso.
"Ini negara demokrasi, sah-sah saja. Itu haknya dia (Risma). Mau dibawa kemana saja," kata Pakde Karwo ditemui usai salat Jumat, di Masjid Baitul Hamdi, Pemprov Jatim, Jumat (21/2/2014).
Kata Soekarwo, jika yang disoal adalah proses pemilihan wawali yang katanya ada pemalsuan tanda tangan panitia pemilihan (Panlih) tentu harus menempuh jalur hukum. Karena hal itu sudah masuh pada ranah pidana. "Kalau masalah crime (kriminal), ya lewat jalur hukum," jelasnya.
Sementara jika yang disoal pada proses pemilihannya, Soekarwo meminta agar mantan Kepala Bappeko Pemkot Surabaya ini membawa ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Karena, Kemendagri dinilai dinilai kredibel terkait hal tersebut. "Jadi, ada dua yang dapat dilakukan Risma, kalau crime ke jalur hukum. Sementara proses pemilihan Wawali ke Depdagri," tambah Mantan Sekdaprov Jatim ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Risma sempat mengadu ke Pimpinan DPR RI di Jakarta terkait proses pemilihan Wawali Surabaya yang dianggap cacat hukum. Saat itu, Risma bertemu dengan Politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Baca:
Risma jadi korban dinamika politik PDIP
Mahasiswa ITS: Risma pengecut jika mundur
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, dalam sebuah negara demokrasi setiap orang memiliki hak. Bahkan, Risma sah-sah saja membawa persoalan ini ke ranah politik dengan mengadu ke Pimpinan DPR RI Priyo Budi Santoso.
"Ini negara demokrasi, sah-sah saja. Itu haknya dia (Risma). Mau dibawa kemana saja," kata Pakde Karwo ditemui usai salat Jumat, di Masjid Baitul Hamdi, Pemprov Jatim, Jumat (21/2/2014).
Kata Soekarwo, jika yang disoal adalah proses pemilihan wawali yang katanya ada pemalsuan tanda tangan panitia pemilihan (Panlih) tentu harus menempuh jalur hukum. Karena hal itu sudah masuh pada ranah pidana. "Kalau masalah crime (kriminal), ya lewat jalur hukum," jelasnya.
Sementara jika yang disoal pada proses pemilihannya, Soekarwo meminta agar mantan Kepala Bappeko Pemkot Surabaya ini membawa ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Karena, Kemendagri dinilai dinilai kredibel terkait hal tersebut. "Jadi, ada dua yang dapat dilakukan Risma, kalau crime ke jalur hukum. Sementara proses pemilihan Wawali ke Depdagri," tambah Mantan Sekdaprov Jatim ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Risma sempat mengadu ke Pimpinan DPR RI di Jakarta terkait proses pemilihan Wawali Surabaya yang dianggap cacat hukum. Saat itu, Risma bertemu dengan Politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Baca:
Risma jadi korban dinamika politik PDIP
Mahasiswa ITS: Risma pengecut jika mundur
(rsa)
