Kapolda beri atensi penanganan korupsi bansos Kabupaten Bogor
Jum'at, 21 Februari 2014 - 09:48 WIB
Kapolda beri atensi penanganan korupsi bansos Kabupaten Bogor
A
A
A
Sindonews.com - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol M Iriawan memberikan atensi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi Dana Bansos Kabupaten Bogor tahun 2013, senilai Rp245,2 miliar.
Menurut mantan Kapolda NTB ini, penanganan kasus korupsi harus dituntaskan. Karenanya dia meminta jajaran dibawahnya agar serius menangani kasus korupsi hingga tuntas.
Namun mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ini mengaku tidak langsung memonitor kasus tersebut.
"Saya akan tanyakan dulu ya, sampai sejauhmana penanganannya,"kata Iriawan, Kamis 20 Februari 2013.
Terpisah, Sekretaris LBH Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor Ahmad Hidayat, penyimpangan dana bansos itu terjadi lantaran sistim birokrasi di Pemkab Bogor tidak transparan.
Padahal undang-undang mengenai keterbukaan informasi mengharuskan semua lembaga publik seperti Pemkab melakukan keterbukaan informasi, termasuk informasi penggunaan anggaran.
"Sistem pemerintahan di Pemkab Bogor ini sudah tidak lurus, dana yang seharusnya untuk sosial malah digunakan untuk hal yang tidak jelas. Contohnya, satu nama bisa mendapatkan dana hibah dengan dua instansi. Nominalnya pun cukup besar," ujar Ahmad.
Menurut mantan Kapolda NTB ini, penanganan kasus korupsi harus dituntaskan. Karenanya dia meminta jajaran dibawahnya agar serius menangani kasus korupsi hingga tuntas.
Namun mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ini mengaku tidak langsung memonitor kasus tersebut.
"Saya akan tanyakan dulu ya, sampai sejauhmana penanganannya,"kata Iriawan, Kamis 20 Februari 2013.
Terpisah, Sekretaris LBH Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor Ahmad Hidayat, penyimpangan dana bansos itu terjadi lantaran sistim birokrasi di Pemkab Bogor tidak transparan.
Padahal undang-undang mengenai keterbukaan informasi mengharuskan semua lembaga publik seperti Pemkab melakukan keterbukaan informasi, termasuk informasi penggunaan anggaran.
"Sistem pemerintahan di Pemkab Bogor ini sudah tidak lurus, dana yang seharusnya untuk sosial malah digunakan untuk hal yang tidak jelas. Contohnya, satu nama bisa mendapatkan dana hibah dengan dua instansi. Nominalnya pun cukup besar," ujar Ahmad.
(sms)
