Tri Rismaharini bukan kader politis PDIP
Kamis, 20 Februari 2014 - 07:07 WIB
Tri Rismaharini bukan kader politis PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Sosok Tri Rismaharini dinilai bukan kader politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Buktinya, Risma sukar untuk dikendalikan oleh partai dan kerap berada di luar jalur kepartaian.
Koordinator Parliament Watch, Umar Salahudin, menganggap tindakan itu sebagai kewajaran. Pasalnya Risma berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengutamakan profesionalitas.
"Risma termasuk orang yang tidak bisa dikendalikan oleh partai. Ini wajar karena dia bukan kader ideologis PDIP. Risma hanya kader politis. Risma sebagai seorang birokrat, ingin bekerja secara profesional. Dia tidak ingin ada yang mengintervensi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota," tutur Umar, Rabu 19 Februari 2014.
Maka tak pelak, jika ada kelompok yang menekan Risma, maka kelompok itu akan berhadapan dengan publik. Lantaran Surabaya saat ini sudah menjadi panggung politik Risma.
Sementara itu, Umar tak membantah jika isu mundur menguntungkan Risma secara politik. Pasalnya, ada kesan di masyarakat bahwa, yang menekan Risma saat ini adalah DPC PDIP Surabaya.
Anggapan ini tak lepas dari upaya pemakzulan wali kota yang dilakukan Wisnu Sakti Buana pada akhir Tahun 2010 lalu. Jadi, ketika ada isu Risma hendak mundur, maka publik seketika bergerak dan meminta wali kota perempuan pertama di Surabaya itu tidak mundur.
"Kalau tekanan politik memang ada. Tapi saya kira jika Risma mundur itu berlebihan," paparnya.
Baca:
PDIP: Risma ibarat kacang lupa kulitnya!
Koordinator Parliament Watch, Umar Salahudin, menganggap tindakan itu sebagai kewajaran. Pasalnya Risma berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengutamakan profesionalitas.
"Risma termasuk orang yang tidak bisa dikendalikan oleh partai. Ini wajar karena dia bukan kader ideologis PDIP. Risma hanya kader politis. Risma sebagai seorang birokrat, ingin bekerja secara profesional. Dia tidak ingin ada yang mengintervensi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota," tutur Umar, Rabu 19 Februari 2014.
Maka tak pelak, jika ada kelompok yang menekan Risma, maka kelompok itu akan berhadapan dengan publik. Lantaran Surabaya saat ini sudah menjadi panggung politik Risma.
Sementara itu, Umar tak membantah jika isu mundur menguntungkan Risma secara politik. Pasalnya, ada kesan di masyarakat bahwa, yang menekan Risma saat ini adalah DPC PDIP Surabaya.
Anggapan ini tak lepas dari upaya pemakzulan wali kota yang dilakukan Wisnu Sakti Buana pada akhir Tahun 2010 lalu. Jadi, ketika ada isu Risma hendak mundur, maka publik seketika bergerak dan meminta wali kota perempuan pertama di Surabaya itu tidak mundur.
"Kalau tekanan politik memang ada. Tapi saya kira jika Risma mundur itu berlebihan," paparnya.
Baca:
PDIP: Risma ibarat kacang lupa kulitnya!
(rsa)
