Ahok: Dulu Bang Yos sampai ngeluh
Selasa, 18 Februari 2014 - 13:53 WIB
Ahok: Dulu Bang Yos sampai ngeluh
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, penanganan banjir sejak lama sulit ditangani karena tidak ada dukungan dari pemerintah pusat.
Bahkan saat Sutiyoso masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, sudah mengeluhkan sikap pemerintah tersebut.
Menurut Ahok, masalah banjir sejak pemerintah terdahulu sulit bersinergi satu sama lain. Untuk memantapkan program bersama melalui Megapolitan juga perlu dukungan pemerintah pusat.
Salah satu contohnya, kata Basuki, adalah saat Pemprov DKI Jakarta ingin membuat sodetan di Sungai Cisadane. Tapi rencana itu akhirnya terhambat karena tak ada izin dari pemerintah pusat.
"Itu di Kementerian PU (Pekerjaan Umum) kita ingin bantu buat sodetan, tapi enggak dikasih. Kami coba pakai uang sendiri, tapi tetap enggak dikasih. Kan aneh, dulu Bang Yos (Sutiyoso) sampai ngeluh," kata Basuki, dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Senada dengan Ahok, Wakil Gubernur Banten Rano Karno menyatakan hal yang sama. Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah pusat justru kontra produktif dengan rencana pemerintah daerah.
Bagi Rano, posisi Banten merupakan wilayah yang unik dengan kehadiran situ dan waduk. Tetapi, untuk mengelola situ dan waduk tersebut, pemerintah Banten tak memiliki wewenang untuk membangun dan memelihara tempat resapan air itu.
"Semuanya wewenang pusat. Jadi pas Situ Gintung jebol, kita bingung ini tanggung jawab siapa. Kami mau pelihara saja enggak punya wewenang," tambah Rano.
Bahkan saat Sutiyoso masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, sudah mengeluhkan sikap pemerintah tersebut.
Menurut Ahok, masalah banjir sejak pemerintah terdahulu sulit bersinergi satu sama lain. Untuk memantapkan program bersama melalui Megapolitan juga perlu dukungan pemerintah pusat.
Salah satu contohnya, kata Basuki, adalah saat Pemprov DKI Jakarta ingin membuat sodetan di Sungai Cisadane. Tapi rencana itu akhirnya terhambat karena tak ada izin dari pemerintah pusat.
"Itu di Kementerian PU (Pekerjaan Umum) kita ingin bantu buat sodetan, tapi enggak dikasih. Kami coba pakai uang sendiri, tapi tetap enggak dikasih. Kan aneh, dulu Bang Yos (Sutiyoso) sampai ngeluh," kata Basuki, dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Senada dengan Ahok, Wakil Gubernur Banten Rano Karno menyatakan hal yang sama. Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah pusat justru kontra produktif dengan rencana pemerintah daerah.
Bagi Rano, posisi Banten merupakan wilayah yang unik dengan kehadiran situ dan waduk. Tetapi, untuk mengelola situ dan waduk tersebut, pemerintah Banten tak memiliki wewenang untuk membangun dan memelihara tempat resapan air itu.
"Semuanya wewenang pusat. Jadi pas Situ Gintung jebol, kita bingung ini tanggung jawab siapa. Kami mau pelihara saja enggak punya wewenang," tambah Rano.
(ysw)
