Muluskan pelantikan MDT-DT, ARB telepon Mendagri
Kamis, 13 Februari 2014 - 16:23 WIB
Muluskan pelantikan MDT-DT, ARB telepon Mendagri
A
A
A
Sindonews.com - Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dinilai cenderung labil pasca dihubungi via telepon oleh Ketua Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT).
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus mengatakan, perubahan sikap Mendagri itu adalah pada saat Gamawan Fauzi mencari-cari kesalahan Gubernur NTT Frans Lebu terkait kepastian adanya jumlah korban meninggal dunia dan wacana untuk melantik paket MDT-DT.
"Kita patut mempertanyakan apa urgensinya sehingga ARB dan Gamawan Fauzi memiliki nafsu syahwat politik yang berlebihan bahkan cenderung disorientasi untuk melantik paket MDT-DT dengan mengabaikan fakta-fakta hukum berupa adanya pemalsuan angka perolehan suara untuk memenangkan Golkar dan MDT-DT dalam Pilkada SBD," jelas Petrus, Kamis (13/2/2014).
Fakta-fakta itu, lanjut Petrus, sudah terbukti secara hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 7 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Petrus, dengan memaksakan kehendaknya kepada Mendagri untuk melantik paket MDT-DT, ARB sama saja membunuh demokrasi, kedaulatan rakyat dan rasa keadilan publik SBD secara perlahan tapi pasti.
"TPDI mensinyalir pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh ARB sebagai ketum dan capres Partai Golkar, mengemis jasa baik Mendagri untuk tolong melantik MDT-DT semata-mata didasarkan kepada nafsu untuk memburu kekuasaan melalui pemilu legislatif 2014 guna merebutkan kursi bagi Caleg Golkar di dapil NTT II secara tidak fair," kritiknya.
"Kita tahu bahwa SN adalah tokoh dan Caleg Golkar paling berpengaruh di NTT II tetapi juga sering disebut-sebut sebagai terkait dalam beberapa peristiwa dugaan korupsi maupun dalam beberapa peristiwa pilkada yang beroma suap," papar Petrus.
Petrus mengingatkan, terdapat bukti hukum yang secara sah dan meyakinkan bahwa suara paket Konco Ole Ate telah dicuri oleh Ketua KPU SBD Yohanes Billy Kii dkk untuk memenangkan MDT-DT.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus mengatakan, perubahan sikap Mendagri itu adalah pada saat Gamawan Fauzi mencari-cari kesalahan Gubernur NTT Frans Lebu terkait kepastian adanya jumlah korban meninggal dunia dan wacana untuk melantik paket MDT-DT.
"Kita patut mempertanyakan apa urgensinya sehingga ARB dan Gamawan Fauzi memiliki nafsu syahwat politik yang berlebihan bahkan cenderung disorientasi untuk melantik paket MDT-DT dengan mengabaikan fakta-fakta hukum berupa adanya pemalsuan angka perolehan suara untuk memenangkan Golkar dan MDT-DT dalam Pilkada SBD," jelas Petrus, Kamis (13/2/2014).
Fakta-fakta itu, lanjut Petrus, sudah terbukti secara hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 7 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Petrus, dengan memaksakan kehendaknya kepada Mendagri untuk melantik paket MDT-DT, ARB sama saja membunuh demokrasi, kedaulatan rakyat dan rasa keadilan publik SBD secara perlahan tapi pasti.
"TPDI mensinyalir pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh ARB sebagai ketum dan capres Partai Golkar, mengemis jasa baik Mendagri untuk tolong melantik MDT-DT semata-mata didasarkan kepada nafsu untuk memburu kekuasaan melalui pemilu legislatif 2014 guna merebutkan kursi bagi Caleg Golkar di dapil NTT II secara tidak fair," kritiknya.
"Kita tahu bahwa SN adalah tokoh dan Caleg Golkar paling berpengaruh di NTT II tetapi juga sering disebut-sebut sebagai terkait dalam beberapa peristiwa dugaan korupsi maupun dalam beberapa peristiwa pilkada yang beroma suap," papar Petrus.
Petrus mengingatkan, terdapat bukti hukum yang secara sah dan meyakinkan bahwa suara paket Konco Ole Ate telah dicuri oleh Ketua KPU SBD Yohanes Billy Kii dkk untuk memenangkan MDT-DT.
(rsa)
