Konsep pengelolaan kawasan Cisadane-Ciliwung belum jelas
Jum'at, 24 Januari 2014 - 21:40 WIB
Konsep pengelolaan kawasan Cisadane-Ciliwung belum jelas
A
A
A
Sindonews.com - Penolakan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen atas rencana pembuatan sodetan. Alasannya, pembangunan tersebut hanya memindahkan permasalahan banjir ke Kabupaten Tangerang.
Pengamat tata kota dan lingkungan Andira Reoputra mengatakan, klausul pengembangan atau manajemen mitigasi banjir oleh balai besar pengelolaan sungai Cisadane dan Ciliwung dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum jelas.
"Ini hanya semacam gertakan konsep yang tidak jelas dari sisi pengelolaan ruang kawasan sungai Cisadane-Ciliwung oleh Kementerian PU," ujar Andira, Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Menurutnya, ketika memang diarahkan untuk membangun sodetan Katulampa, maka semua pemerintah daerah harus berpartisipasi dan tidak hanya usulan dari Pemerintah DKI Jakarta.
Sebab, dari segi pengelolaan sungai dan tata kelola pembangunan harus bisa mengadopsi kepentingan pemerintah daerah seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan daerah lainnya yang masuk dalam pengelolaan sungai Cisadane-Ciliwung.
"Bahkan Kementerian PU belum mempunyai dasar selain konsep pembangunan sodetan yang dari sisi politis ini hanya kepentingan sesaat tidak memberikan perencanaan kawasaan sungai secara komprehensif," jelasnya.
Dia menambahkan, selain belum jelasnya konsep membuat sodetan ini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terkait sudah mempunyai konsep masing-masing dalam menghadapi persoalan banjir.
"Jelas ini aka ada benturan perencanaan pembangunan dari nasional hingga lokal. Ketika hanya ada masalah banjir besar barulah wacana ini dibuka kembali, walhasill hanya menjadi permasalahan birokrasi yang tidak jelas dalam perencanaan pembangunan ke depan," ucapnya.
Berita:
Saran LIPI atasi banjir Jakarta.
Pengamat tata kota dan lingkungan Andira Reoputra mengatakan, klausul pengembangan atau manajemen mitigasi banjir oleh balai besar pengelolaan sungai Cisadane dan Ciliwung dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum jelas.
"Ini hanya semacam gertakan konsep yang tidak jelas dari sisi pengelolaan ruang kawasan sungai Cisadane-Ciliwung oleh Kementerian PU," ujar Andira, Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Menurutnya, ketika memang diarahkan untuk membangun sodetan Katulampa, maka semua pemerintah daerah harus berpartisipasi dan tidak hanya usulan dari Pemerintah DKI Jakarta.
Sebab, dari segi pengelolaan sungai dan tata kelola pembangunan harus bisa mengadopsi kepentingan pemerintah daerah seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan daerah lainnya yang masuk dalam pengelolaan sungai Cisadane-Ciliwung.
"Bahkan Kementerian PU belum mempunyai dasar selain konsep pembangunan sodetan yang dari sisi politis ini hanya kepentingan sesaat tidak memberikan perencanaan kawasaan sungai secara komprehensif," jelasnya.
Dia menambahkan, selain belum jelasnya konsep membuat sodetan ini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terkait sudah mempunyai konsep masing-masing dalam menghadapi persoalan banjir.
"Jelas ini aka ada benturan perencanaan pembangunan dari nasional hingga lokal. Ketika hanya ada masalah banjir besar barulah wacana ini dibuka kembali, walhasill hanya menjadi permasalahan birokrasi yang tidak jelas dalam perencanaan pembangunan ke depan," ucapnya.
Berita:
Saran LIPI atasi banjir Jakarta.
(kur)
