Pemkot Tangerang kesulitan tangani banjir
Senin, 13 Januari 2014 - 21:08 WIB
Pemkot Tangerang kesulitan tangani banjir
A
A
A
Sindonews.com - Belum disahkannya APBD Kota Tangerang oleh Gubernur Banten membuat Pemerintah Kota Tangerang kesulitan meminimalisir banjir.
Padahal jika sudah disetujui, Pemkot Tangerang bisa meminimalisir banjir dengan melakukan normalisasi Kali Angke.
Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah menilai, pihaknya sudah menganggarkan pembebasan lahan untuk normalisasi kali, tapi belum bisa dicairkan karena belum ada pengesahan dari gubernur.
"Normalisasi kali perlu pembebasan 18 hektare lahan. Dananya sudah dinggarkan sebesar Rp75 miliar, tapi hal ini masih belum bisa dilaksanakan karena masih terkendala dengan belum disahkannya APBD 2014 oleh Gubernur," katanya, Senin (13/1/2014).
Arief juga berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar lebih perhatian dalam penanganan bencana banjir, terutama dalam hal normalisasi kali yang melintasi beberapa wilayah.
“Pemerintah Pusat kami harapkan agar tidak hanya menormalisasi Kali Angke saja, tapi juga kali-kali lainnya. Karena banjir kali ini juga diakibatkan oleh meluapnya Kali Sabi dan Kali Cirarap,” tegasnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini seluruh wilayah baik Kota ataupun Kabupaten di Banten, APBD nya belum disahkan gubernur yang saat ini terjerat kasus suap dan korupsi dan meringkuk di tahanan KPK.
Padahal jika sudah disetujui, Pemkot Tangerang bisa meminimalisir banjir dengan melakukan normalisasi Kali Angke.
Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah menilai, pihaknya sudah menganggarkan pembebasan lahan untuk normalisasi kali, tapi belum bisa dicairkan karena belum ada pengesahan dari gubernur.
"Normalisasi kali perlu pembebasan 18 hektare lahan. Dananya sudah dinggarkan sebesar Rp75 miliar, tapi hal ini masih belum bisa dilaksanakan karena masih terkendala dengan belum disahkannya APBD 2014 oleh Gubernur," katanya, Senin (13/1/2014).
Arief juga berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar lebih perhatian dalam penanganan bencana banjir, terutama dalam hal normalisasi kali yang melintasi beberapa wilayah.
“Pemerintah Pusat kami harapkan agar tidak hanya menormalisasi Kali Angke saja, tapi juga kali-kali lainnya. Karena banjir kali ini juga diakibatkan oleh meluapnya Kali Sabi dan Kali Cirarap,” tegasnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini seluruh wilayah baik Kota ataupun Kabupaten di Banten, APBD nya belum disahkan gubernur yang saat ini terjerat kasus suap dan korupsi dan meringkuk di tahanan KPK.
(ysw)
