Gulingkan Atut, sikap DPRD Banten tidak penting
Gulingkan Atut, sikap DPRD Banten tidak penting
A
A
A
Sindonews.com - Bergulirnya hak angket yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Banten untuk melakukan penggulingan terhadap Ratu Atut Chosiyah dinilai sebagai tindakan mencari sensasi.
Hak angket yang diinisiasi anggota Fraksi PDIP DPRD Banten Agus R Wisas di ruangan Komisi I DPRD Banten ke partai-partai lain itu dinilai hanya merupakan ajang mencari panggung politik yang tak memiliki urgensi (Kebutuhan yang mendesak dan penting) sama sekali.
"Itu (Hak angket) tindakan yang tidak perlu. Esensinya beda, hanya mencari panggung politik dan menghabiskan APBD saja, tidak penting!" tegas Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis kepada Sindonews, Sabtu (4/1/2014).
Lanjut dia, hak angket yang merupakan hak untuk menyatakan pendapat mereka seharusnya ditempuh sedari dulu saat bobroknya pemerintahan Ratu Atut sudah tercium dan bukan setelah dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Meski itu merupakan bagian hak dari DPRD tapi harusnya dilakukan saat melihat atau mencium keadaan yang melawan hukum. Kalau sekarang apa yang mau diusut? Urgensinya tidak ada," kata Margarito.
Diketahui, hak angket digagas Ketua Komisi I DPRD Banten dari Fraksi PDIP Agus R Wisas. Agus bahkan mulai mengumpulkan tandatangan untuk Hak Angket tersebut. Hak angket itu pertama kali dilakukan sendiri oleh Agus R Wisas di ruangan Komisi I DPRD Banten. Dia akan menggulirkan hak angket itu ke partai-partai lainnya selama 30 hari ke depan.
"Maksud dan tujuan saya menginisasi hak angket ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan yang terpenting adalah untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi," kata Agus, Senin (30/12).
Selain itu kata Agus, dengan Hak Angket ia ingin membuktikan bahwa tidak seluruhnya anggota DPRD Banten dapat disuap. "Masih banyak wakil rakyat di Provinsi Banten yang memiliki moral daa bersih dari korupsi, serta tidak bisa dibeli oleh Atut," kata Agus.
Baca:
Golkar nilai hak angket untuk Atut telat
Hak angket yang diinisiasi anggota Fraksi PDIP DPRD Banten Agus R Wisas di ruangan Komisi I DPRD Banten ke partai-partai lain itu dinilai hanya merupakan ajang mencari panggung politik yang tak memiliki urgensi (Kebutuhan yang mendesak dan penting) sama sekali.
"Itu (Hak angket) tindakan yang tidak perlu. Esensinya beda, hanya mencari panggung politik dan menghabiskan APBD saja, tidak penting!" tegas Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis kepada Sindonews, Sabtu (4/1/2014).
Lanjut dia, hak angket yang merupakan hak untuk menyatakan pendapat mereka seharusnya ditempuh sedari dulu saat bobroknya pemerintahan Ratu Atut sudah tercium dan bukan setelah dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Meski itu merupakan bagian hak dari DPRD tapi harusnya dilakukan saat melihat atau mencium keadaan yang melawan hukum. Kalau sekarang apa yang mau diusut? Urgensinya tidak ada," kata Margarito.
Diketahui, hak angket digagas Ketua Komisi I DPRD Banten dari Fraksi PDIP Agus R Wisas. Agus bahkan mulai mengumpulkan tandatangan untuk Hak Angket tersebut. Hak angket itu pertama kali dilakukan sendiri oleh Agus R Wisas di ruangan Komisi I DPRD Banten. Dia akan menggulirkan hak angket itu ke partai-partai lainnya selama 30 hari ke depan.
"Maksud dan tujuan saya menginisasi hak angket ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan yang terpenting adalah untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi," kata Agus, Senin (30/12).
Selain itu kata Agus, dengan Hak Angket ia ingin membuktikan bahwa tidak seluruhnya anggota DPRD Banten dapat disuap. "Masih banyak wakil rakyat di Provinsi Banten yang memiliki moral daa bersih dari korupsi, serta tidak bisa dibeli oleh Atut," kata Agus.
Baca:
Golkar nilai hak angket untuk Atut telat
(rsa)
Explore More