PDIP janji akan sanksi Rano Karno jika...
Rabu, 01 Januari 2014 - 21:19 WIB
PDIP janji akan sanksi Rano Karno jika...
A
A
A
Sindonews.com - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjanji akan mempersiapkan sanksi jika Rano Karno tak bersikap pro rakyat bila menjadi Gubernur Banten.
Hal itu dikatakan Plh Ketua DPD PDIP Provinsi Banten Ribka Tjiptaning saat menggelar konferensi pers di gedung pemenangan Pemilu DPD PDIP Kota Tangerang.
“Kita mempertaruhkan dukungan Rano kepada rakyat. Kita tidak akan toleran kalau dia tak pro rakyat, kita bisa cabut mandat dukungan. Ini pernah terjadi di Bogor,” ujar Ribka, Rabu (1/1/2014).
PDIP, lanjut dia, bisa merekomendasikan menarik dukungan meski itu kadernya sendiri yang salah. “Saya sudah dari awal kampanye Atut (Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten) - Rano kalau keduanya tak menjalankan trisaktinya Bung Karno, kita cabut dukungan,” terang Ribka.
Meski begitu, Ribka menyebut apa yang terjadi saat ini dengan tersangkutnya Ratu Atut Chosiyah hingga ditahan KPK lantaran kasus suap Pilkada Lebak adalah musibah. “PDIP menyebut musibah, tidak ketiban durian. Kita ikut prihatin, kita kan koalisi walau mereka tidak pernah memperhatikan kita,” ujarnya.
Lalu apakah PDIP mempersiapkan pengacara untuk Atut karena PDIP bagian dari koalisi? “Tidak. Kami sebatas prihain saja. Kita sebut ini musibah,” katanya.
Dirinya juga mencermati kondisi Banten yang hingga saat ini tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Provinsi ketiga termiskin. “Itu data dari Bappenas,” katanya.
PDIP memandang, apa yang terjadi dengan Atut saatnya sama dengan kasus Joko Munandar yang sat itu menjadi Gubernur Banten, sedangkan posisi wakil gubernurnya Atut. “Sama seperti itu, kita tidak mau ada yang menghalangi jalannya roda pemerintahan. Seperti misalnya pelantikan wali kota Tangerang beberapa waktu lalu. Kan menghalangi jalannya roda pemerintahan,” ujarnya.
Namun, Ribka mengharapkan, Atut bisa bersama Rano sampai akhir masa jabatan. “Taubat tapi ya, yang tadinya anti rakyat harapannya nanti jadi pro rakyat,” terangnya.
Atas kasus yang menimpa Atut, PDIP menurut Ribka tidak mengambil kesempatan. Karena sebelum adanya kasus tersebut, menurut Ribka, PDIP tetap akan rebut Banten.
“Kita secara garis partai mentargetkan jauh sebelum masalah ini ada akan merebut Banten. Survey nasional kita bagus, yakni 27,7 persen. Di Banten, kita mentargetkan kursi DPR dari tiga menjadi lima, DPRD Provinsi dari 10 menjadi 15, Kabupaten Kota dari 40 menjadi 60,” terangnya seraya mengaku akan menjenguk Atut jika ada waktu.
Hal itu dikatakan Plh Ketua DPD PDIP Provinsi Banten Ribka Tjiptaning saat menggelar konferensi pers di gedung pemenangan Pemilu DPD PDIP Kota Tangerang.
“Kita mempertaruhkan dukungan Rano kepada rakyat. Kita tidak akan toleran kalau dia tak pro rakyat, kita bisa cabut mandat dukungan. Ini pernah terjadi di Bogor,” ujar Ribka, Rabu (1/1/2014).
PDIP, lanjut dia, bisa merekomendasikan menarik dukungan meski itu kadernya sendiri yang salah. “Saya sudah dari awal kampanye Atut (Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten) - Rano kalau keduanya tak menjalankan trisaktinya Bung Karno, kita cabut dukungan,” terang Ribka.
Meski begitu, Ribka menyebut apa yang terjadi saat ini dengan tersangkutnya Ratu Atut Chosiyah hingga ditahan KPK lantaran kasus suap Pilkada Lebak adalah musibah. “PDIP menyebut musibah, tidak ketiban durian. Kita ikut prihatin, kita kan koalisi walau mereka tidak pernah memperhatikan kita,” ujarnya.
Lalu apakah PDIP mempersiapkan pengacara untuk Atut karena PDIP bagian dari koalisi? “Tidak. Kami sebatas prihain saja. Kita sebut ini musibah,” katanya.
Dirinya juga mencermati kondisi Banten yang hingga saat ini tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Provinsi ketiga termiskin. “Itu data dari Bappenas,” katanya.
PDIP memandang, apa yang terjadi dengan Atut saatnya sama dengan kasus Joko Munandar yang sat itu menjadi Gubernur Banten, sedangkan posisi wakil gubernurnya Atut. “Sama seperti itu, kita tidak mau ada yang menghalangi jalannya roda pemerintahan. Seperti misalnya pelantikan wali kota Tangerang beberapa waktu lalu. Kan menghalangi jalannya roda pemerintahan,” ujarnya.
Namun, Ribka mengharapkan, Atut bisa bersama Rano sampai akhir masa jabatan. “Taubat tapi ya, yang tadinya anti rakyat harapannya nanti jadi pro rakyat,” terangnya.
Atas kasus yang menimpa Atut, PDIP menurut Ribka tidak mengambil kesempatan. Karena sebelum adanya kasus tersebut, menurut Ribka, PDIP tetap akan rebut Banten.
“Kita secara garis partai mentargetkan jauh sebelum masalah ini ada akan merebut Banten. Survey nasional kita bagus, yakni 27,7 persen. Di Banten, kita mentargetkan kursi DPR dari tiga menjadi lima, DPRD Provinsi dari 10 menjadi 15, Kabupaten Kota dari 40 menjadi 60,” terangnya seraya mengaku akan menjenguk Atut jika ada waktu.
(rsa)
