Problem kompetensi masih hinggapi PNS di DIY
Kamis, 26 Desember 2013 - 17:22 WIB
Problem kompetensi masih hinggapi PNS di DIY
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah sudah mengumumkan hasil seleksi CPNS, Selasa (24/12/2013) lalu. Pemda DIY pun sudah mendapatkan 120 CPNS di lingkungannya. Namun, tambahan 120 personel baru tersebut belum mampu menjawab persoalan kompetensi PNS di provinsi istimewa ini.
Tambahan tersebut hanya menutup sedikit saja dari jumlah PNS di lingkungan Pemda DIY yang minim kompetensi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Agus Supriyatno mengatakan, hasil rekruitmen CPNS untuk Provinsi DIY sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.
Sebanyak 120 formasi sudah terisi semua. "Sudah diumumkan, kita dapat 120 formasi sesuai kuota," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12/2013).
Dia menegaskan, 120 CPNS yang sudah diumumkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Namun, tambahan tersebut belum cukup untuk mengatasi kekurangan CPNS secara kompetensi.
Agus menjelaskan secara kuantitif PNS di DIY sudah mencukupi, namun tidak secara kompetensi. Jumlah PNS di lingkungan Pemda DIY sekitar 7.200 orang. Dari jumlah tersebut tercatat ada 1.174 PNS yang tidak sesuai dengan kompetensi.
"Secara fisik (kuantitaif) kita tidak ada persoalan. Namun, secara kompetensi kita sangat kekurangan. PNS yang tidak sesuai kompetensi ada 1.074 orang, namun kita hanya mendapat tambahan 120 orang. Jadi tambahan 120 CPNS itu belum menjawab problem PNS di DIY," jelasnya.
Dia menambahkan, tahun ini Pemda DIY mengajukan kebutuhan CPNS murni sekitar 1.074 orang. Namun oleh pemerintah pusat, Pemda DIY hanya diberi formasi untuk 120 orang saja.
Bahkan sejak 2010 lalu, Pemda DIY sudah mengajukan kebutuhan CPNS di DIY ke Jakarta sesuai dengan kompetensi. Namun karena pemerintah pusat tidak memberi formasi selama dua tahun untuk Pemda DIY, maka keinginan Pemda DIY belum terwujud.
Menurut Agus, langkah yang dilakukan agar persoalan kompetensi PNS ini bisa diatasi, pegawai yang ada (yang belum sesuai kompetensi) harus didiklatkan. Pemda DIY bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bappenas maupun swasta untuk usaha tersebut.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Haris Sutarto mengatakan, Pemda DIY harus lebih kreatif untuk menutupi persoalan kompetensi bagi pegawainya. Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi, akan berdampak pada kinerja maupun layanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Kalau hanya mengandalkan rekruitmen, problem tersebut akan sangat lama bisa teratasi," katanya.
Politikus Partai Hanura ini menyebutkan, kreativitas itu misalnya dengan menggelar pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang tidak sesuai kompetensi dengan memberikan materi sesuai dengan bidang kerjanya.
"Pemda (DIY) kan punya Badan Diklat. BKD seharusnya menggandeng Badan Diklat, manfaatkan itu," tegasnya.
Tambahan tersebut hanya menutup sedikit saja dari jumlah PNS di lingkungan Pemda DIY yang minim kompetensi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Agus Supriyatno mengatakan, hasil rekruitmen CPNS untuk Provinsi DIY sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.
Sebanyak 120 formasi sudah terisi semua. "Sudah diumumkan, kita dapat 120 formasi sesuai kuota," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12/2013).
Dia menegaskan, 120 CPNS yang sudah diumumkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Namun, tambahan tersebut belum cukup untuk mengatasi kekurangan CPNS secara kompetensi.
Agus menjelaskan secara kuantitif PNS di DIY sudah mencukupi, namun tidak secara kompetensi. Jumlah PNS di lingkungan Pemda DIY sekitar 7.200 orang. Dari jumlah tersebut tercatat ada 1.174 PNS yang tidak sesuai dengan kompetensi.
"Secara fisik (kuantitaif) kita tidak ada persoalan. Namun, secara kompetensi kita sangat kekurangan. PNS yang tidak sesuai kompetensi ada 1.074 orang, namun kita hanya mendapat tambahan 120 orang. Jadi tambahan 120 CPNS itu belum menjawab problem PNS di DIY," jelasnya.
Dia menambahkan, tahun ini Pemda DIY mengajukan kebutuhan CPNS murni sekitar 1.074 orang. Namun oleh pemerintah pusat, Pemda DIY hanya diberi formasi untuk 120 orang saja.
Bahkan sejak 2010 lalu, Pemda DIY sudah mengajukan kebutuhan CPNS di DIY ke Jakarta sesuai dengan kompetensi. Namun karena pemerintah pusat tidak memberi formasi selama dua tahun untuk Pemda DIY, maka keinginan Pemda DIY belum terwujud.
Menurut Agus, langkah yang dilakukan agar persoalan kompetensi PNS ini bisa diatasi, pegawai yang ada (yang belum sesuai kompetensi) harus didiklatkan. Pemda DIY bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bappenas maupun swasta untuk usaha tersebut.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Haris Sutarto mengatakan, Pemda DIY harus lebih kreatif untuk menutupi persoalan kompetensi bagi pegawainya. Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi, akan berdampak pada kinerja maupun layanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Kalau hanya mengandalkan rekruitmen, problem tersebut akan sangat lama bisa teratasi," katanya.
Politikus Partai Hanura ini menyebutkan, kreativitas itu misalnya dengan menggelar pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang tidak sesuai kompetensi dengan memberikan materi sesuai dengan bidang kerjanya.
"Pemda (DIY) kan punya Badan Diklat. BKD seharusnya menggandeng Badan Diklat, manfaatkan itu," tegasnya.
(lns)
